ZONASULTRA.COM, KENDARI – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta agar berbagai pihak tidak sembarang menyalahkan terkait penyebab banjir yang melanda sebagian wilayah Sultra selama Juni 2019 ini. Sebab, terkait penyebab banjir ini perlu kajian atau analisis lebih mendalam.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengatakan misalnya ada tudingan bahwa banjir diakibatkan oleh tambang, tuduhan demikian bisa benar bisa juga tidak. Tuduhan seperti itu harus didukung kajian atau penelitian sebab terkait kenyamanan investasi di wilayah Sultra.
DPRD sendiri belum mau menyebut bahwa banjir itu karena aktivitas tambang dan belum juga mau menyebut bahwa banjir itu bukan karena tambang. Legislator PDIP ini mengatakan ada banyak faktor penyebab banjir, salah satunya akibat dari resapan yang berkurang karena pembukaan lahan atau penggundulan hutan.
Baca Juga : Panglima TNI: Kami Hadir di Konut Untuk Cek Penanganan Korban Banjir
“Penggundulan hutan itu apakah disebabkan pertambangan, perkebunan, illegal logging. Atau penyebab banjir ini mungkin juga karena alam dengan hujan yang terlalu lama, kita harus lihat kasus per kasus. Tapi tidak bisa kita pukul rata bahwa semua banjir ini karena tambang. Contohnya kalau banjir di Muna, apakah juga karena pertambangan, kan tidak,” ujar Nursalam di DPRD Sultra, pada Kamis (20/6/2019) lalu.
Investasi sektor pertambangan memiliki legalitas hukum, kendati memang kawasan pertambangan harus diatur dengan baik. Misalnya,kata Nursalam, tentang berapa idealnya suatu izin usaha pertambangan agar hutan tidak rusak semua.
Nursalam mengaku pimpinan DPRD Sultra dan beberapa anggota DPRD sudah turun meninjau di lokasi daerah-daerah yang terdampak banjir. Namun, DPRD belum mendalami secara khusus terkait penyebab banjir tersebut.
Baca Juga : Ali Mazi Segera Bentuk Tim Analisis Penyebab Banjir
DPRD sebatas mengamati bahwa aktivitas pertambangan seperti daerah yang paling terdampak banjir yakni Konawe Utara (Konut). Kata dia, di daerah Konut aktivitas pertambangan di daerah itu dekat dengan pesisir laut, sementara air meluap dari hulu yang jauh dari kawasan pesisir.
DPRD Sultra saat ini baru ada rencana akan segera mengundang Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membicarakan persoalan bencana banjir dan penyebabnya supaya tidak simpang siur berita penyebab banjir.
“Kita undang OPD (organisasi perangkat daerah) bersangkutan, untuk turun ke lapangan. Kita kaji persoalan banjir ini apa. Kalau memang itu terjadi karena aktivitas perkebunan maka harus ada kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Kalau ini akibat aktivitas pertambangan maka tambang ini membawa masalah, sehingga ini harus diatur kembali. Tapi itu semua butuh studi atau kajian,” ujar Nursalam.
