Ini Realisasi APBD Pemkot Kendari Tahun 2018

144
Ini Realisasi APBD Pemkot Kendari Tahun 2018
PARIPURNA - Wali Kota Kendari Sulkarnain saat menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD tahun anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Kota Kendari Syamsudin Rahim, Senin (24/6/2019) malam di Gedung Paripurna DPRD Kota Kendari. (ILHAM SURAHMIN/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wali Kota Kendari Sulkarnain menyampaikan secara langsung realisasi pelakasanaan APBD tahun anggaran 2018 di hadapan anggota DPRD Kota Kendari, Senin (24/6/2019) malam di Gedung Paripurna DPRD Kota Kendari.

“Penyampaian pidato ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah soal pengelolaan keuangan kepada rakyat melalui DPRD,” ungkap Sulkarnain.

Baca Juga : Pemkot Kendari Usulkan 300 Formasi CPNS

Beberapa poin penting yang disampaikan Sulkarnain yakni tentang capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp1,3 triliun dari rencana target Rp1,4 triliun atau 85,1 persen.

Kemudian, belanja daerah sebesar Rp1,2 triliun dari target Rp1,4 atau 83 persen. Belanja transfer pemerintah mencapai 100 persen sebesar Rp1,36 miliar. Selanjutnya, pembiayaan daerah Rp8,29 miliar dari target Rp8,59 miliar.

Dari sisi komponen neraca pemerintah, berdasarkan laporan yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) jumlah aset Pemkot Kendari mengalami peningkatan 7,85 persen dari Rp4,4 triliun naik menjadi Rp4,7 triliun atau naik Rp348 miliar.

Adapun Laporan operasional keuangan pendataan dan beban, untuk pendapatan Rp1,4 triliun dan beban Rp1,6 triliun.

Baca Juga : Pemprov dan DPRD Sultra Teken Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018

“Terjadi defisit sebesar Rp361 miliar,” jelasnya.

Sisi lain, pada arus kas bersih sebesar Rp339,12 miliar, investasi Rp387,93 miliar total arus pendapatan Rp3 miliar dan transaksi transitoris Rp14 juta.

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

Sebelum menutup pidatonya, disebutkan pula jika BPK RI belum lama ini memberikan WTP untuk ke-6 kalinya atas laporan keuangan pemerintah kota.

“Pemerintah berusaha menyajikan catatan keuangan secara naratif dan akrual atas laporan realisasi termasuk pula laporan keuangan penyajian informasi BPK RI,” pungkasnya. (B)

 


Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Abdul Saban

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini