Buka Seleksi PPPK dan CPNS, Pemkab Bombana Prioritaskan Tiga Bidang Ini

ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) merencanakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (PPPK) sekaligus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rencananya, dua jenis perekrutan ini akan diselenggarakan pada September dan Oktober tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Bombana Rusman Idja mengatakan, perekrutan kali ini akan difokuskan pada tiga bidang yakni auditor (tenaga fungsional audit di inspektorat), tenaga komputer, dan tenaga teknis di unit layanan pengadaan (ULP) Bombana.

Berdasarkan instruksi KemenPAN-RB, lanjut Rusman, semua daerah diinstruksikan membuka lowongan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Namun, melihat kebutuhan daerah Bombana saat ini, pihaknya akhirnya memprioritaskan tiga bidang tersebut dalam tahapan seleksi kali ini.

Kata Rusman, pemda saat ini masih butuh 15 tenaga fungsional auditor di inspektorat. Tenaga ini pun akan diserap dari bidang yang berbeda-beda, mulai dari tenaga audit pembangunan hingga audit penggunaan anggaran dan sebagainya. Kemudian, untuk tenaga komputer, Pemkab Bombana masih sangat membutuhkan untuk percepatan akses teknologi informasi di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk tenaga fungsional yang akan ditugaskan di ULP.

(Baca Juga : Penerimaan CPNS 2019, Pemprov Sultra Akan Kirim Usulan Kuota)

“Sebenarnya seleksi kali ini adalah terpulang dari kebutuhan daerah saat ini, lagian kan tahun 2018 lalu dan bahkan setiap penerimaan itu selalunya diselenggarakan seleksi CPNS untuk guru dan kesehatan, bukan berarti kami melawan kebijakan pemerintah pusat,” ungkap Rusman di Rumbia, Senin (8/7/2019).

Rusman pun belum bisa menyebutkan jumlah kuota PPPK dan CPNS. Sebab, pihaknya masih melihat kekuatan anggaran yang dimiliki Pemkab Bombana. Apalagi perekrutan PPPK ditanggung daerah, termasuk penggajiannya.

“Kemarin saja waktu penerimaan CPNS tahun 2018 masih menyisakan utang di kisaran Rp1 miliar lebih untuk prajabatan bagi yang lulus. Kalau misalkan kita menambah lebih banyak lagi, berapa nanti utang daerah. Namun, tidak menuntut kemungkinan akan ada perubahan ke depannya, apakah kuotanya diperbanyak atau malah sedikit, karena masih akan dibahas lebih mendalam lagi sampai di ranah DPRD,” jelasnya. (b)