PDIP adalah jawara Pemilu 2019. Membawa Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang pilpres. Ini modal mereka di pentas politik lokal, baik dalam kapasitas sebagai peraih kursi terbesar, menengah, maupun minoritas.
Di parlemen Provinsi Sultra, PDIP adalah partai menengah bersama Demokrat dan Nasdem yang masing-masing meraih lima kursi. Sekitar 11 persen dari total 45 kursi parlemen provinsi itu.
Mereka berada di belakang PAN (delapan kursi) dan Golkar (tujuh kursi). Di bawahnya ada PKS dan Gerindra masing-masing empat kursi. Disusul PKB tiga kursi, PPP dua kursi, serta Hanura dan PKB masing-masing satu kursi.
Di level nasional, PDIP menyumbang satu dari enam jatah kursi Sultra bersama Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, dan Nasdem.
Pada Pemilu 2014, Sultra hanya dijatah lima kursi, dimana PPP mengantongi satu di luar PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Kini, PPP tersingkir dan digantikan pendatang baru, Nasdem dan PDIP.
Hasil Pemilu 2019, PDIP Sultra di bawah kendali Hugua, kandidat Wakil Gubernur Sultra pada pilgub lalu. Dia memimpin moncong putih sejak 2009.
Membawa PDIP mempertahankan jumlah kursi di parlemen provinsi sebanyak lima, merebut satu kursi di senayan, dan mendongkrak kursi legislatif dari 45 menjadi 63 dari total 435 kursi di 17 kabupaten/kota. Sebagai pembanding, Golkar meraih 65 kursi, PAN 64 kursi, Nasdem 60 kursi.
Pada 27 Juli kemarin, tampuk kepemimpinan resmi berpindah dari Hugua ke Abu Hasan, seorang politisi yang punya karier panjang di birokrasi. Dia merupakan Ketua PDIP Buton Utara, yang usia jabatannya di periode kedua belum cukup 10 hari.
Dia resmi menakhodai PDIP Buton Utara untuk kedua kalinya per 18 Juli lalu. Lalu tiba-tiba takdir membawanya ke tangga yang lebih tinggi. Dia terpilih secara aklamasi, sekalipun dibayang-bayangi oleh sosok Lukman Abunawas, Wakil Gubernur Sultra, yang juga berlatar belakang birokrat.
Lukman disebut-sebut kandidat Ketua PDIP Sultra, meskipun pada akhirnya tidak ikut disorong ke dewan pimpinan pusat (DPP).
Menariknya, nama Hugua sebenarnya berada di urutan pemuncak sebagai kandidat yang diajukan ke DPP. Disusul politisi asal Konawe, Litanto. Sedangkan Abu Hasan sendiri hanya berada di urutan terakhir, sebagai tiga besar yang diajukan.
Keputusan DPP yang memilih Abu Hasan tidak terlepas dari upaya regenerasi kepemimpinan, meskipun konsepsi “regenerasi” tidak bisa dimaknai secara harfiah “dari yang tua ke yang muda”. Sebab Abu Hasan tidak lagi disebut muda. Barangkali Abu Hasan lebih tua dari Hugua yang lahir tahun 1961.
Namun terhadap Litanto, Abu Hasan dinilai lebih unggul. Litanto gagal menjadi Bupati Konawe, sedangkan Abu Hasan adalah bupati –yang kembali menatap periode kedua dengan cerah karena berhasil mendongkrak perolehan kursi PDIP di daerahnya dari satu menjadi empat kursi. Memastikan satu kursi wakil ketua dewan dalam genggaman.
Variabel berikutnya dapat dilihat dari basis konstituen. Jazirah Konawe yang merupakan basis konstituen Litanto –dan juga Lukman Abunawas– merupakan satu-satunya daerah pemilihan yang gagal menyumbang kursi bagi PDIP di parlemen provinsi.
Lima kursi yang diraih PDIP disumbang oleh lima dari enam daerah pemilihan (dapil). Satu-satunya dapil yang gagal menyumbang kursi adalah Dapil VI yang meliputi Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan.
Ujian pertama yang akan dihadapi Abu Hasan adalah pilkada serentak tahun depan. Ada tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak, yakni Kabupaten Muna, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Wakatobi, Konawe Selatan, Kolaka Timur, dan Konawe Utara.
Dari tujuh kabupaten itu, hanya ada dua yang kepala daerahnya kader PDIP, yakni Muna dan Buton Utara. Meskipun Bupati Muna Rusman Emba bukanlah ketua DPC. Dia hanyalah fungsionaris di DPD pada periode kepengurusan Hugua. Tetapi di parlemen Muna, wakil ketuanya adalah kader PDIP untuk periode 2019-2024.
Selain tujuh kabupaten itu, hanya ada dua kepala daerah yang dipimpin kader PDIP, yakni Plt Bupati Buton Selatan La Ode Arusani dan Bupati Buton Tengah Samahuddin, masing-masing sebagai ketua DPC. PDIP di daerah ini tampil dengan kekuatan penuh karena ketua DPRD periode 2019-2024 diduduki kader PDIP.
Di luar yang dipaparkan di atas, PDIP masih punya kekuatan pamungkas. Masih ada enam daerah yang wakil ketua DPRD-nya diduduki oleh kadernya, yakni Wakatobi, Baubau, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Kolaka Utara.
Ada satu kelemahan partai ini. Mereka kekurangan kader yang populer dan kharismatik di mata publik Sultra untuk menatap Pilgub 2023.
Hanya Hugua yang namanya menembus langit-langit politik di 17 kabupaten/kota. Itupun dia hanya berakhir sebagai kandidat wakil gubernur di Pilgub 2018, yang menjadi “penyambung napasnya” menapaki senayan.
Itu tantangan Abu Hasan.***
Oleh : Andi Syahrir
Penulis Merupakan Alumni UHO & Pemerhati Sosial
