ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin dan dukungan anggota DPR RI untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
“Dengan memohon rida Allah SWT. Dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).
Jokowi menegaskan ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Hal ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.
Terkait hal ini, beberapa legislator asal Sulawesi Tenggara (Sultra) mempunyai pandangan tersendiri soal rencana pemindahan ibu kota. Umar Arsal misalnya, politisi Demokrat ini setuju jika ibu kota pindah ke Kalimantan, tapi perlu dikaji lebih dalam.
Baca Juga : Jokowi: Studi Banding ke Luar Negeri Bisa Lewat Smartphone
“Perlu kajian lebih dalam, di Kalimantan kan belum tahu Kalimantan mana, memang harus dimulai tapi tidak perlu buru-buru,” kata Umar Arsal saat dikonfirmasi usai acara.
Umar mengatakan, pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang besar. Butuh pertimbangan matang baik secara biaya maupun peluang investasi. Namun secara pertimbangan geografis, Kalimantan cocok untuk dijadikan ibu kota baru.
Diakui anggota Komisi IV DPR RI ini masih terjadi perdebatan terkait pindahnya ibu kota. Sebagian anggota DPR RI setuju, tapi ada juga yang berpendapat di Pulau Jawa masih ada lahan kosong untuk dijadikan ibu kota.
Legislator Sultra lainnya, Ridwan Bae mengapresiasi keputusan Jokowi memindahkan ibu kota. “Saya kira itu kan ide cerdas dalam menangani persoalan bangsa ini. Saya yakin Pak Jokowi akan melakukan dengan mekanisme undang-undang yang berlaku itu,” ungkap Ridwan.
Namun politisi Golkar ini sepakat perlu kajian lebih dalam untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.
Berbeda dengan kedua rekannya, Amirul Tamim kurang setuju dengan keputusan memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Menurutnya dengan kemajuan teknologi dan penerapan e-goverment, perpindahan ibu kota negara menjadi tidak relevan.
Mantan Wali Kota Baubau ini mengatakan, dengan kemajuan teknologi yang serba digital, masyarakat tidak banyak bergerak melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pemerintahan, ekonomi, maupun kegiatan sosial.
“Komunikasi kan sudah bisa dibangun melalui teknologi. Tidak perlu secara fisik orang ketemu, saya kira 10 tahun mendatang kita akan melihat dunia ini semakin dekat,” kata Amirul. (a)
