Ini Tanggapan Akademisi Terkait Pembangunan Kantor Wali Kota Kendari

Andi Awaluddin Ma'ruf, Dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK)
Andi Awaluddin Ma'ruf

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pembangunan Kantor walikota Kendari yang baru, mendapat tanggapan dari kalangan akademisi. Andi Awaluddin Ma’ruf, Dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), mengungkapkan berdasarkan pengamatannya kantor Wali Kota Kendari memang butuh renovasi.

Pernyataan itu disampaikan kepada awak ZONASULTRA.COM saat ditemui di kampus UMK Kendari, Rabu (4/9/2019).

(Baca Juga : Bakal Direnovasi, Kantor Wali Kota Kendari Pindah Sementara)

Awaluddin mengatakan, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana realisasi anggaran dengan kemampuan dana yang dimiliki pemerintah kota Kendari, sehingga tidak mengorbankan alokasi anggaran lain, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

BACA JUGA :  Triwulan III, PAD Kota Kendari Capai Rp104,6 Miliar

“Kalau saya melihat, tergantung bagaimana rasionalistasnya. Kalau memang kota Kendari selama beberapa tahun atau periode ini belum pernah ada renovasi kantor Wali Kota, bagi saya sah saja karena ruang publik itu memang harus kelihatan indah,” ungkapnya.

Sebagai pintu masuk masyarakat dari luar Sultra ke kota Kendari, kata Awaluddin, pemerintah Kota Kendari harusnya memikirkan untuk menata kota agar telihat asri dan indah. Alasannya agar masyarakat luar Sultra dan Kendari, menilai bahwa kota Kendari cantik dan tertata bagus, sebab hal tersebut merupakan pengamatan awal.

(Baca Juga : Sulkarnain: Kantor Wali Kota Kendari Akan Direnovasi Total)

BACA JUGA :  Gaji Agustus Karyawan PDAM Kendari Dibayarkan

“Selain yang subtansinya, bagaimana mengatasi pengangguran, kemiskinan, kebersihan, dan ketertiban mesti dipikirkan oleh walikota,” katanya.

Dosen Ilmu Pemerintahan UMK Kendari ini juga sepakat dengan adanya Mall layanan publik. Dimana nantinya pada Mall layanan publik tersebut akan ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari (Disdukcapil), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah (BP2RD) Kendari.

“Karena pelayanan satu atap itu memudahkan pengawasan kinerja evaluasi, jadi kontrolnya dari top manajer ke bawah, pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya. (b)

 


Penulis : M3
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini