ZONASULTRA.COM, LANGARA– Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menjadwalkan, penyaluran bantuan sosial (bansos) pengganti beras sejahtera (rastra), atau dengan sebutan baru bantuan pangan nontunai (BPNT). Penyalurannya ditargetkan rampung pada Oktober 2019.
“BPNT ini insyaallah paling lambat pertengahan bulan Oktober kita sudah akan salurkan, bukan lagi berupa beras tapi BPNT atau pengalihan dari rastra ke bantuan pangan non tunai” kata Kepala Dinsos Konkep Muhammad Rustam Arifin kepada Zonasultra.com, Rabu (09/10/2019) di Langara.
Bansos tersebut kata Rustam, terlebih dahulu dibagikan kepada Kelompok Penerima Manfaat atau KPM. Selanjutnya, para penerima manfaat tersebut, akan melakukan proses transaksi di warung atau agen yang telah disiapkan oleh perbankan.
“Dalam bentuk kartu sejenis anjungan tunai mandiri atau ATM, penerima manfaat ini selanjutnya akan berbelanja di warung atau agen yang sudah disiapkan oleh perbankan yang tersebar di tujuh kecamatan,” ujarnya.
Sejauh ini menurut dia, jumlah penerima bansos di daerah itu berjumlah 3.490 KPM mengacu pada data penerima rastra. Penyalurannya nanti, Badan Urusan Logistik menyiapkan bahan untuk pendistribusian kepada agen yang ada di tujuh kecamatan.
Dari jumlah data tersebut, dinas sosial berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi kelayakan setelah disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut, untuk memastikan ketepatan sasaran berdasarkan kriteria penerima.
“Kita tidak bisa merekrut tapi memverifikasi dan validasi untuk mengevaluasi, agar bantuan ini bisa tepat sasaran. Beberapa temuan penerima yang dianggap mampu tapi yang bersangkutan masih tertera dalam data statistik, maka akan divalidasi,” urainya.
Dia menambahkan, temuan lain yang menjadi kendala adalah berkait data kependudukan yang terbaru. Warga yang dianggap masuk dalam kriteria, namun belum memperbaharui kartu keluarga sehingga pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa.
Dengan demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas catatan sipil terkait pembaruan data masyarakat di daerah itu. Dirinya berharap agar dinas tersebut kembali merencanakan program lanjutan untuk perekaman tingkat kecamatan maupun desa.
“Sebagian masyarakat kita bermasa bodoh, ada yang kita tetapkan calon penerima, nanti dipaksa baru perbaharui KK-nya. Mungkin mereka beranggapan bahwa KK ini tidak penting. Sehingga, kami libatkan para kepala dusun untuk melakukan evaluasi bersama-sama,” tutupnya. (B)
