ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menaikkan gaji guru honorer atau kini disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) setempat sebesar Rp1 juta per bulan mulai 2020.
Kepala Dikbud Konut, Lapeha mengatakan, kenaikan gaji para tenaga pendidik itu sudah kali keempat di masa kepemimpinan Ruksamin-Raup.
Sebelumnya, pada 2017 gaji honorer sebesar Rp350 ribu per bulan, 2018 naik menjadi Rp500 ribu, 2019 Rp750 ribu dan di 2020 nanti ditetapkan Rp1 juta per bulan.
“Kami memiliki sekitar 700 orang pegawai P3K dengan status sebagai tenaga honorer daerah (Honda). Untuk kenaikan gajinya kami sudah lakukan proses penganggaran. Tahun depan kita realisasikan,” kata Lapeha di ruang kerjanya, Kamis (12/12/2019).
Mantan Sekretaris Dinas Dikbud Konut ini mengungkapkan, tak hanya kenaikkan gaji pegawai P3K saja, pihaknya juga akan memberikan insentif bagi guru honorer yang telah tersertifikasi. Biayanya bersumber dari APBD Konut.
“Jadi, selain dapat tunjangan sertifikasi, juga mendapat honor daerah. Kami tidak melakukan penambahan pegawai honorer di tahun depan. Sebagai gantinya, kami menaikkan honor para pegawai status honorer,” terangnya.
Bupati Konut Ruksamin menyampaikan, kenaikan gaji ini sebagai upaya meningkatkan kinerja dan memajukan dunia pendidikan di wilayah Bumi Oheo itu.
“Kesejahteraan mereka (guru) sangat penting diperjuangkan karena merupakan ujung tombak kemajuan sumber daya manusia generasi penerus kita. Ini kita lakukan secara bertahap,” ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Konut ini menambahkan, pihaknya juga terus mengembangkan wawasan para tenaga pendidiknya melalui pelatihan khusus dan sekolah pendidikan dengan menjalin kerjasama di Universitas Terbuka Kendari. Biayanya ditanggung sepenuhnya Pemda Konut.
“Beasiswa juga kita sudah alokasikan untuk 1.500 mahasiswa lokal Konut yang tersebar di 66 universitas, 59 jurusan. Serta mahasiswa pertanian dan agro bisnis sebanyak 20 orang per tahun, dan kedokteran di Tiongkok sebanyak 10 orang. Ini kami tanggung semua dari pemerintah,” tukasnya. (b)
