ZONASULTRA.COM,TIRAWUTA– Gedung DPRD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara dilempari tomat busuk oleh massa yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Senin (13/1/2020).
Aksi pelemparan itu dipicu oleh rasa kesal massa aksi lantaran setengah jam melakukan orasi, namun tak satupun anggota dewan keluar menemui mereka.
LAKI Koltim turun aksi karena melihat kebijakan yang dibuat oleh Bupati Koltim, Tony Herbiansyah yang tidak pro rakyat, dan dianggap gagal total (gatot) dalam menyelesaikan tugas-tugas utamanya sebagai dasar pijakan pembangunan di Koltim.
Di samping itu, LAKI menilai kebijakan-kebijakan yang dilakukan Tony tidak sejalan dengan perjuangan dari para tokoh pemekaran yang bersusah payah memekarkan Koltim. Tata kelola pemerintahan masih jauh dari cita-cita reformasi dan otonomi daerah. Kebijakan yang tidak populis, hanya mementingkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja.
Ketua LAKI Koltim, Juslan Kadir Labarese, mengatakan sejak tujuh tahun menjadi Daerah Otonom Baru, Koltim belum memiliki pondasi atau acuan pemerintah dalam melaksanakan agenda pembangunan secara sah dan resmi yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah. Padahal, anggaran kegiatan sudah direalisasikan sejak tahun 2017 lalu.
“Sampai tahun 2020 RTRW belum ada, sementara RTRW adalah jantung untuk melakukan kegiatan pembangunan. Sejak lima tahun anggarannya sudah digelontorkan. Jangan heran, banyak pembangunan yang tidak bermanfaat hanya menghabiskan uang negara. Apalagi yang kita banggakan hari ini. Semestinya, sejak tiga tahun adanya bupati definitif maka RTRW semestinya sudah ada, tapi sampai sekarang belum juga ada,” terik Juslan dalam orasinya.
Disebutkan, apabila permasalahan RTRW tidak segera diselesaikan maka Koltim terancam dilebur kembali ke kabupaten induk Kolaka. LAKI juga akan turun kembali melakukan demonstrasi secara besar-besaran.
“Bupati sebagai pemimpin tertinggi Koltim yang dipilih rakyat, diperintahkan undang-undang dan konstitusi agar dapat bekerja melayani, melindungi dan mesejahterakan rakyat. Itu amanah yang harus dijalankan,”kata Juslan.
Juslan juga menyindir persoalan maraknya paket proyek yang dikerjakan menyeberang tahun 2019. Banyak proyek yang dikerjakan kontraktor di awal bulan Januari 2020. Lebih parahnya lagi, ada satu item proyek dimana volume pekerjaan belum mencapai 100 persen namun pembayarannya sudah mencapai 100 persen.
“Seperti paket proyek talud yang menunju kantor bupati Koltim. Dimana, pekerjaan fisiknya belum 100 persen tapi pencairannya sudah 100 persen,”jelasnya.
Sudirman Baso, peserta aksi juga menilai pemerintah daerah telah memberi peluang besar kepada pemilik modal Indomaret tanpa memikirkan dampaknya kepada usaha mikro kecil menengah dan terancam gulung tikar.
“Pasar yang seharusnya tempat aman dan nyaman bertransaksi bagi rakyat kecil, kini harus digusur karena keinginan penguasa tanpa mempertimbangkan secara matang. Belum lagi perlakuan tarif atau retribusi yang sangat membebankan rakyat,” ungkap Sudirman.
Ia menegaskan, gerakan yang mereka lakukan hari ini, dorongan murni aspirasi mereka, tanpa ditunggangi oleh kepentingan apapun. Sebab, LAKI prihatin atas problema di Koltim yang sudah sangat memperihatinkan.
Sebelum menuju kantor DPRD, massa melakukan aksi di Tugu Juang 45 pada pukul 10.15 Wita. Massa juga sempat membakar ban bekas.
Massa aksi hanya diterima dua orang anggota DPRD, yakni Risman Kadir dan Ramli Majid. Sementara yang Anggota Dewan lainnya tengah mengikuti bimtek di Jakarta.
Ramli Majid saat diwawancarai awak media usai menerima pengunjuk rasa mengaku akan menindaklunjuti aspirasi massa. Mengenai RTRW akan dibicarakan bersama pemda pada bulan Februari mendatang.
Mengenai beberapa item pekerjaan proyek menyeberang tahun akan segera diajukan kepada ke komisi III yang membidangi permasalah tersebut.
Sementara terkait dengan kehadiran Indomaret di Koltim, DPRD juga akan melakukan kordinasi dengan pemda. (a)
