ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Janji ini disampaikan setelah tiga anggota DPD dan satu anggota DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengunjungi salah satu pabrik pengolahan rumput laut di Kabupaten Bombana, Kamis (5/3/2020).
Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabiah Al Adawiah mengaku prihatin minimnya kontribusi nelayan dalam menyuplai tiga pabrik pengolahan rumput laut di Sultra, yakni di Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan satu-satunya yang aktif di Kabupaten Bombana. Menurutnya, ini menjadi salah satu kendala hingga dua pabrik lainnya mangkrak.
“Bombana termasuk hebat ya, satu-satunya pabrik yang masih bertahan di Sultra. Menurut pengamatan kami, pabrik yang aktif ini masih sangat terkendala bahan baku, dan kami pastikan hal ini juga menyebabkan terhentinya aktivitas pabrik lainnya di Sultra,” ungkap Rabiah Al Adawiah.
(Baca Juga : Pindah Komisi IV, Umar Arsal Janji Sejahterakan Petani dan Nelayan Sultra)
Rabiah menjadwalkan akan meninjau dua pabrik di Buton maupun Buton Tengah. Dua pabrik ini menurutnya mesti ada solusi dari pemerintah, pengelola maupun pembudidaya setempat agar kembali diaktifkan.
Lanjutnya, dua pabrik di Buton ini masuk dalam koridor dari enam pabrik yang ditargetkan KKP. Belum lagi adanya upaya KKP menyiapkan dana usaha mikro kecil senilai Rp3 triliun untuk masyarakat nelayan.
“Ini kesempatan yang sangat baik untuk para nelayan rumput laut. Jadi pemda dan pengelola jangan tinggal diam, manfaatkan momen ini menjalin hubungan baik dengan para nelayan dan usulkan permintaan mereka ke pusat, ada kami di sana,” ujarnya.
Anggota DPD lainnya, Andi Nirwana Tafdil mengatakan, keluhan nelayan di Sultra, utamanya di Kabupaten Bombana akan menjadi prioritasnya.
“Pemda harus mampu mengajak nelayan lebih kreatif, lakukan pelatihan bagi ibu-ibu dan suami untuk mengelola kebun bibit yang berbobot,” kata istri bupati Bombana ini.
Sementara Amirul Tamim mengatakan bahwa pihaknya siap menggodok usulan para nelayan di Sultra dengan tetap mengikuti mekanisme. Artinya, ada ruang besar bagi nelayan perorangan maupun kelompok untuk mendapatkan suntikan dana. Tapi, kelompok mesti memenuhi kriteria yang salah satunya ialah berbadan hukum atau kelompok yang diakui legalitasnya.
“Kami datang bukan menyelesaikan persoalan, tapi mendata setiap masalah di daerah. Potensi rumput laut di Sultra ini sangat melimpah, tapi nelayan kita minim fasilitas sehingga pabrik yang kita harapkan bisa maju harus terkendala dengan minimnya hasil dari pembudidaya,” kata Amirul Tamim.
Sementara anggota Komisi X DPR RI Tina Nur Alam menyebut, seluruh pabrik rumput laut di Sultra mesti digenjot lintas sektoral. Perlu kreatifitas dari pemerintah untuk mendorong usaha pembudidaya. Belum lagi dengan adanya rencana KKP menggelontorkan anggaran.
“Ayo bangun semua harus menjemput bola, KKP sudah sampaikan langsung ke daerah. Kami juga siap memperjuangkan keluhan petani nelayan untuk memajukan usahanya,” ucapnya. (b)
