Opsi Partial Lockdown atau Karantina Wilayah dan Isu Krisis di Berbagai Daerah

Perkembangan wabah global pandemi Covid-19 terus memprihatinkan jika dilihat dari semakin bertambahnya masyarakat yang terpapar positif terus meningkat khususnya di Indonesia, dan strategi yang dilakukan pemerintah yakni Social distancing dan edukasi masyarakat bagaimana untuk memutus rantai penularan pandemi tersebut  masih sangat mengandalkan kesadaran diri masyarakat, akan tetapi ironisnya masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap imbauan pemerintah sehingga strategi tersebut dinilai masih belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kasus covid-19.

Setelah strategi social distancing dan edukasi masyarakat dinilai masih belum berdampak signifikan terhadap pandemi covid-19 maka mulai muncul berbagai opsi kebijakan yang dilakukan beberapa daerah diantaranya melakukan Local Lockdown atau karantina wilayah, namun opsi tersebut tidak serentak dilakukan semua daerah, sehingga daerah yang belum melakukan local lockdown masyarakatnya mengalami kepanikan karena adanya isu krisis bahan pokok jika terjadi local lockdown atau karantina wilayah jika diberlakukan di Daerahnya. Isu krisis ini sangat meresahkan masyarakat karena berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok, kelangkaan bahan pokok dan panic buying yang terjadi dikalangan masyarakat yang berdampak semakin buruk di saat publik sedang berjuang melawan  pandemi Covid-19.

Isu krisis sebelum terjadi lockdown di kalangan masyarakat yang mempengaruhi banyak orang secara langsung didukung dengan banyaknya pemberitaan Hoaks di berbagai new media mengakibatkan kelangkaan beberapa kebutuhan pokok, kenaikan barang-barang pokok secara sepihak dan mendadak, juga panic buying yang terjadi di masyarakat sangat berpotensi terjadi konflik di kalangan masyarakat. Isu krisis yang bersifat Defensive issues ini juga menjadi ancaman buat para pelaku kebijakan atau pemerintah karena masyarakat menilai setelah semakin bertambahnya yang terinfeksi dan meluasnya isu krisis ini memunculkan hadirnya stereotype dikalangan masyarakat akibat ketidakpuasan dan kekhawatiran akan penanganan wabah covid-19. Isu krisis yang didukung penyebaran berita hoaks akan berdampak negatif terhadap pemerintah seperti hadirnya stereotype, dan penurunan kepercayaan publik.

Adaptive Change Strategy (Terbuka terhadap perubahan)

Setelah melihat fenomena yang berkembang di masyarakat  pemerintah harus segera bertindak menentukan strategy setelah menentukan strategy tentunya diharapkan melakukan Action planning agar mengurangi stereotype di masyarakat, juga terbuka terhadap tuntutan perubahan yang di inginkan masyarakat. Selain itu pemerintah juga melakukan evaluasi dan analisis isu-isu yang ditemukan di berbagai daerah (Issue Analysis) agar tidak terjadi chaos dan menjadi konflik dikalangan masyarakat. Peran public relation sangat diharapkan proaktif melakukan monitoring dan menjalin relasi melalui dunia maya melalui berbagai fitur nya seperti web resmi, twitter, facebook, blog dan media sosia lain nya  agar tidak adanya penyebaran informasi yang tidak benar yang menambah dampak buruk dikalangan publik.

Dengan ini penulis juga mengharapkan pemerintah dan masyarakat terus menjalin komunikasi tentunya melalui media yang terpercaya sehingga terus mendapatkan informasi terkait covid-19 ini, juga saling bekerja sama (mendorong partisipasi), dan menghindari saling menyalahkan antara berbagai pihak, ini saatnya kita saling merangkul dan gotong royong melawan pandemi covid-19.