ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyiapkan ketersedian alat kesehatan (alkes) dan kebutuhan pangan masyarakat untuk menghadapi krisis Covid-19. Kemarin (Selasa, 7/4/2020) Tito telah menggelar rapat koordinasi (rakor) lewat telekonferensi bersama 497 bupati, wali kota dan sekretaris daerah se-Indonesia dengan asosiasi dunia usaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Rakor yang bertujuan untuk membangun sinergi tripartit antara pusat, daerah dan dunia usaha dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mengahadapi krisis Covid-19 ini juga diikuti oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami telah mendata lengkap, secara bottom-up (dari bawah), jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid-19 di seluruh kabupaten kota Indonesia,” kata Tito dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (8/4/2020).
Misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine. Sementara saat ini Sumatera Selatan (Sumsel) butuh 250 juta masker biasa dan Provinsi DI Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta buah alat pelindung diri (APD).
Pihaknya juga telah mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah. Di sisi lain, Kemendagri juga telah mendata perusahaan nasional dalam negeri, yang kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat.
“Sebenarnya, banyak UKM , seperti usaha konfeksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD,” lanjut Tito.
Lewat rakor tersebut Tito ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat saling kenal dan kemudian bekerja sama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, diharapkan dapat mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi masalah penanggulangan Covid-19.
Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik telah memaparkan jumlah kebutuhan riil alat kesehatan seperti APD, masker, rubber glown, alkohol, obat-obatan, sanitizer dan sebagainya setiap provinsi di seluruh Indonesia. Baik Hipmi maupun Kadin telah merespon untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut.
Ketua Hipmi Mardani Maming mengaku melalui rakor ini merasa terbantu memahami jenis, jumlah, kualifikasi serta spesifik daerah yang membutuhkan alkes. Data tersebut sangat berguna bagi anggota Hipmi untuk keperluan produksi dan sasaran distribusinya, sehingga peran dunia usaha melawan Covid 19 dapat menjadi terukur dan maksimal.
Senada dengan Hipmi, Ketua Kadin Rosan Pekasa Roeslani, mengatakan bahwa industri dan pengusaha Indonesia telah mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 kecuali ventilator atau mesin alat bantu pernafasan yang masih harus diimpor.
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan akan membantu dengan cepat pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai izin edar, sertifikasi atau izin alih usaha pabrik yang meproduksi alat kesehatan berhubungan Covid-19.
Sementara itu, Mendagri memberikan masukan bahwa di samping penanggulangan aspek penularan Covid -19 lewat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dalam waktu bersamaan, pemerintah juga harus menangani dampak sosial dan ekonomi serangan Covid-19, termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid-19 ini berlangsung.
“Dengan terbangun sinergisitas dan kesatuan visi antara pusat, daerah, antar daerah dan dunia usaha untuk bersama-sama memperkuat sistem kesehatan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam perang melawan Covid-19 ini,” pungkas mantan Kapolri ini. (B)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Muhamad Taslim Dalma
