ZONASULTRA.COM,BAUBAU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyepakati besaran anggaran untuk penanganan Covid-19. Pada tahap ketiga ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggeser anggaran belanja modal dan belanja barang jasa pada APBD 2020 sebesar Rp92.976.964.000 untuk penanganan Covid-19.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD), Abdul Fatar, uang itu masuk lewat dua jalur yakni pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan belanja tak terduga.
Pada Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau dikucurkan anggaran senilai Rp23.976.165.062. Sementara belanja tak terduga diperuntukkan pada bidang kesehatan Rp44 miliar, jaringan pengaman sosial (JPS) Rp20 miliar, dan dampak ekonomi Rp5 miliar.
“Peruntukan uang Rp92 miliar itu yakni untuk bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan dampak ekonomi,” jelas Fatar usai menggelar rapat bersama di gadung DPRD Kota Baubau, Rabu (13/5/2020).
Dengan pergeseran anggaran sekira Rp92 miliar tersebut, maka saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau untuk tahun ini diperkirakan sudah terserap sebanyak 80 persen hanya untuk penanggulangan Covid-19.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Baubau, Zahari di tempat yang sama menerangkan, bahwa anggaran yang sudah ditetapkan itu seyogianya mampu mencukupi kebutuhan warga yang terdampak ekonomi. Diperkirakan terdapat 11.000 KK di Kota Baubau yang belum tersentuh bantuan sosial dampak Covid-19.
“Mudah-mudahan itu bisa cukup karena akumulasi dari Sekda tadi, data warga terdampak Covid-19 di Kota Baubau itu masih banyak belum mendapat bantuan. Ada sekitar 19.000 KK yang harus ditanggulangi APBD provinsi dan APBD kota,” jelas dia.
Dia juga menyarankan, agar tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Baubau dapat dengan baik mengelola anggaran yang telah diberikan. DPRD akan senantiasa mengawasi uang rakyat tersebut.
Lebih lanjut, Zahari meminta agar semua bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota mesti diseragamkan. Sehingga tidak ada perbedaan pandangan antar warga di lapangan.
“Anggaran ini sudah bisa dieksekusi pemerintah. Saran saja, baiknya bantuan harus diseragamkan. Para penerima bantuan itu nilainya berapa. Tapi itu nanti kebijakan gugus tugas saja,” imbuh dia. (B)
