Sayangnya data-data yang disajikan BPS, apalagi yang berkaitan dengan kemiskinan acap kali dijadikan kambing hitam oleh pihak tertentu dan menuding BPS telah menyajikan data yang tidak akurat, padaha
Sayangnya data-data yang disajikan BPS, apalagi yang berkaitan dengan kemiskinan acap kali dijadikan kambing hitam oleh pihak tertentu dan menuding BPS telah menyajikan data yang tidak akurat, padahal dalam menjalankan fungsinya BPS adalah lembaga independen yang sudah pasti tidak akan memihak siapa pun.
Kepala BPS Sulawesi Tenggara (Sultra), Adi Nugroho tak menampik jika memang masih ada pihak yang tak mempercayai keakuratan data BPS, apalagi jika data yang dirilis tersebut berhubungan dengan masyarakat miskin.
Adi memberi contoh penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Ada banyak pihak yang menuding data BPS tidak akurat akibat adanya masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan tersebut. Di sisi lain, ada masyarakat yang masuk kategori miskin tetapi sama sekali tidak mendapatkan bantuan.
“Masih banyak yang tidak memahami cara kerja kami (BPS). Dalam kasus BLSM misalnya, memang benar kami ditunjuk pemerintah untuk mengumpulkan data penduduk yang tergolong tidak mampu. Tapi setelah data tersebut kami serahkan ke pusat otomatis kami sudah berada di luar garis. Si A atau si B yang berhak menerima itu sudah bukan kewenangan kami lagi melainkan pemerintah,” jelas Adi saat berdialog bersama sejumlah wartawan di Aula BPS Kendari, Jumat (2/4/2015).
Begitupun bantuan rumah bagi masyarakat miskin. BPS hanya melakukan pendataan sesuai dengan kategori yang ditetapkan, seperti apakah rumahnya terbuat dari papan atau bata, atapnya dari rumbia atau seng dan sebagainya.
Setelah data tersebut, kata Adi diserahkan kepada pemerintah, maka BPS sudah berada di luar lingkaran. Artinya, siapa pun yang mendapatkan bantuan rumah sepenuhnya merupakan wewenang pusat.
Karena itu, menurut Adi tidak tepat jika ada pihak yang mempermasalahkan siapa yang berhak menerima bantuan kepada BPS, sebab BPS hanyalah lembaga penghasil data statistik bukan penentu kebijakan. (Jumriati)
