ZONASULTRA.COM,KENDARI- Sejumlah warga di Kabupaten Muna melakukan pemblokiran jalan provinsi Raha-Lakapera. Aksi tersebut dilakukan sudah empat hari belakangan.
Mereka menutup jalur tersebut sebagai bentuk protes kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) sebab tidak kunjung melakukan perbaikan jalan yang kondisinya rusak di wilayah itu. Bahkan, masyarakat mengancam tidak akan membuka pembatas jalan tersebut sebelum ada itikad baik dari pemerintah.
Anggota DPRD Sultra La Ode Tariala mengatakan, permasalahan jalan provinsi poros Raha – Lakapera tetap akan dikerjakan, hanya saja masyarakat diminta untuk bersabar. Pasalnya sejumlah anggaran termasuk untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi telah dialihkan pada penanganan Covid-19.
Ia menyebutkan, perbaikan jalan Raha – Lakapera telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp10 miliar. Namun, setelah proses lelang, pemenang tender menawar Rp8 miliar lebih dan itu sudah dikerjakan sejak minggu kemarin.
“Sudah mulai dikerja. Di situ kan menyebut poros, jadi titik pengerjaannya itu yang menentukan teknis, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air,” kata Tariala di Sekretariat DPRD Sultra, Rabu (24/6/2020).
Hanya saja anggaran Rp8 miliar dinilai belum cukup untuk menuntaskan kerusakan jalan Raha-Lakapera. Sehingga untuk penganggarannya akan dibahas tahun 2021 mendatang, karena tidak memungkinkan dibahas pada APBD perubahan tahun ini.
Apabila dipaksakan untuk diusul pada postur APBD perubahan, maka paling besar hanya Rp5 miliar. Apalagi pengerjaan jalan membutuhkan proses yang cukup panjang.
“Anggaran Rp8 miliar itu tidak cukup, kemarin itu diperkirakan Rp28 miliar. Makanya saya kemarin sudah memanggil Bina Marga mempertanyakan jalan Raha – Lakapera tinggal berapa kilo yang belum terselesaikan. Nanti kita bahas tahun 2021, karena kita tau anggaran APBD 2020 banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.
Politikus NasDem itu menegaskan, pihaknya tengah berupaya untuk menyelesaikan seluruh perbaikan kerusakan jalan di Provinsi Sultra, termasuk poros Raha – Lakapera. Olehnya itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melanjutkan aksi pemblokiran jalan yang dapat menganggu aktivitas masyarakat lain. (a)
