ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) memberi penjelasan terkait agenda kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sultra, pada 22 Oktober 2020.
Menurut Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah, kedatangan Presiden Jokowi masih dalam proses perencanaan dan belum dapat dipastikan. Ia menegaskan jika Presiden Jokowi telah dipastikan akan melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Sultra, pihaknya akan menggelar konferensi pers kepada awak media.
“Penyebutan tanggal rencana kedatangan dalam rilis tersebut masih merupakan jadwal yang sangat tentatif, dan sewaktu-waktu dapat berubah. Kepastian mengenai kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo selanjutnya akan disampaikan langsung melalui konferensi pers oleh Kadis Kominfo Sultra,” kata Ridwan Badallah dalam rilisnya kepada awak media, Sabtu (17/10/2020).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sultra pada 22 Oktober 2020. Rencana kunker ini dirangkaikan dengan peresmian Jembatan Teluk Kendari dan pabrik gula di Kabupaten Bombana, Sultra.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengungkapkan, pemerintah provinsi telah melakukan komunikasi dengan keprotokoleran istana terkait rencana kedatangan itu.
“Mendatangkan Bapak Presiden di masa pandemi ini merupakan suatu hal yang berat. Sehingga jika beliau benar-benar dapat berkunjung ke Sultra, ini merupakan keistimewaan dan kebanggaan tersendiri. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik,” ujar Gubernur dalam rapat dengan unsur Forkopimda di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Jumat 16 Oktober 2020.
Menurut Gubernur, kedatangan presiden ke Sultra tentu mendatangkan banyak hal baik bagi daerah. Banyak hal-hal yang dapat dilaporkan secara langsung, baik itu tertulis maupun lisan.
Dijelaskan, pabrik gula yang ada di Bombana diproyeksi menjadi pabrik gula terbesar di Asia Tenggara. Nantinya, eksistensi pabrik gula ini dapat mengendalikan gejolak harga gula, sekaligus menjadi penyuplai kebutuhan gula nasional, terutama untuk kawasan timur Indonesia. (b)
