ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rusdianto menyebut gerakan penolakan pembangunan gedung ruang kerja bagi anggota legislatif oleh sejumlah pihak dinilai sarat politis.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku jika hal itu merupakan upaya mencari kesalahan dirinya dan pimpinan DPRD setempat untuk menggiring opini negatif.
“Saya punya orang, saya punya tim, saya bukan anggota DPRD yang tidak punya orang, tim saya sudah mengkaji ini, ini sangat tendensius, kita bisa liat siapa yang datang hari ini. Saya tidak menyebut siapa yang tunggangi, tapi yang jelas adalah bagian dari pimpinan daerah,” Kata Rusdianto kepada sejumlah awak media, Rabu (4/10/2020).
Bahkan ia menyebut ada oknum yang sengaja ingin menjatuhkan dirinya. Meski begitu ia enggan menyebutkan siapa oknum yang dimaksud tetapi merupakan unsur pimpinan di Konawe.
Berdasarkan perubahan nomenklatur struktur penyelenggara pemerintah tingkat Provinsi maupun Kabupaten – Kota, dijelaskan bahwa unsur pimpinan daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota masing-masing daerah. Sementara unsur penyelenggara pemerintahan terdiri dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan DPRD.
Sebelumnya protes atas pembangunan gedung ruang kerja anggota legislatif muncul dari salah satu pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Konawe, Limran Saranani, ia menyebut pembangunan gedung baru yang menelan anggaran sebesar Rp3,6 miliar dengan dalih untuk menunjang kinerja anggota DPRD sangat tidak tepat ditengah upaya melawan pandemi wabah virus corona atau Covid-19.
“Masih banyak gedung di kompleks DPRD, kenapa harus bikin baru lagi, sementara saat ini pemerintah sedang berfokus untuk melawan virus corona. Ekonomi saat ini sangat sulit, masih banyak sektor prioritas yang seharusnya lebih diperhatikan demi mengembalikan kondisi ekonomi daerah,” kata Limran.
Tidak hanya itu, protes atas proyek miliaran rupiah itu juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sultra. Mereka menyebut ada dugaan dipaksakan agar proyek tersebut lolos dari refocusing anggaran, sehingga proyek ini masih tetap dilaksanakan meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Lira bahkan turun melakukan aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Konawe, mereka meminta agar anggaran proyek tersebut dialihkan ke sektor lain yang lebih prioritas. (a)
