ZONASULTRA.COM, KENDARI – Senin, 1 Februari 2021 menjadi momen paling penting dalam kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi di Kota Baubau dan Kabupaten Buton. Sebab, tanggal tersebut menjadi penanda keseriusan pemerintah pusat di bawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk menjadikan aspal Buton sebagai program nasional pengaspalan 1.000 kilometer.
Tepat pukul 08.30, maskapai penerbangan Wings Air mendarat di Bandara Betoambari dengan membawa 16 orang dari tim Kemenko Marves yang dipimpin salah satu deputi di kementerian tersebut.
Tim diterima langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, didampingi Wali Kota Baubau AS Thamrin dan Bupati Buton La Bakry. Hadir juga Sekretaris Kota Baubau Roni Muchtar dan Pj Sekda Buton Utara Yuni Nurmalawati.
Persiapan Mess Provinsi (eks rumah jabatan Bupati Buton di Baubau) menjadi titik mulainya kunjungan kerja hari keempat Ali Mazi di Pulau Buton. Usai sarapan pagi, seluruh tim bergerak menuju Latewe.
Sekitar satu jam perjalanan, gubernur beserta rombongan tiba di pusat eksploitasi aspal Buton. Salah satu spot yang dikunjungi adalah PT Wijaya Karya (Wika).
PT Wika adalah perusahaan yang mengelola sumber daya aspal baik dalam bentuk bahan jadi atau siap pakai maupun dalam bentuk setengah jadi atau serpihan batuan aspal.
Menurut salah satu karyawan di perusahaan tersebut, PT Wika telah mendapat IUP untuk mengelola 100 hektar areal pegunungan aspal.
Secara umum, potensi aspal di Kabupaten Buton seluas 60.000 hektar, namun baru dieksploitasi seluas 400 hektar oleh 42 IUP perusahaan yang eksploitasi produksi, sementara enam perusahaan telah produksi. Salah satunya PT Wika Bitumen seluas 101 hektare dan PT Kartika Prima Abadi yang pada Mei 2021 nanti sudah memproduksi dalam bentuk kemasan 25 kg sampai 50 kg sehingga memudahkan pengangkutan.
Selanjutnya, gubernur dan rombongan meninjau Pelabuhan Nambo sebagai salah satu penyangga infrastruktur pengiriman dan suplai ke daerah lain.
Kepada tim Kemenko Maritim dan Investasi, Ali Mazi menyampaikan perlunya pengembangan dan perluasan Pelabuhan Nambo, serta dikonsentrasikannya pelabuhan tersebut sebagai penyangga pelabuhan utama pengiriman aspal Buton.
Usai berkeliling di Pelabuhan Nambo, rombongan melanjutkan perjalanan menuju PT Kartika Prima Abadi. Di sana rombongan mendengarkan presentasi dari salah satu direktur perusahaan tentang pabrik aspal yang telah mereka bangun. Pabrik tersebut nantinya menjadi pabrik aspal yang dapat menyuplai kebutuhan aspal dalam dan luar negeri.
Rute peninjauan selanjutnya adalah Pelabuhan Banabungi. Rute ini dilalui dengan jarak 70 kilometer, yang artinya rombongan akan melalui jalan melingkari Pulau Baubau. Selama kurang lebih dua jam setengah, rombongan telah sampai di Pelabuhan Banabungi.
Gubernur menjelaskan kepada tim kementerian bahwa sejak puluhan tahun pelabuhan inilah yang menjadi andalan utama pengiriman aspal curah di Kabupaten Buton. Belakangan ini, pelabuhan ini digunakan oleh PT Wijaya Karya untuk pengiriman paket satu ton aspal buton dengan kandungan 20%.
Pelabuhan Banabungi adalah rute terakhir peninjauan. Setelah beristirahat selama satu jam, rombongan gubernur dan tim kementerian kembali ke Baubau dengan jarak tempuh 60 kilometer.
Rapat Tertutup Bahas Aspal Buton
Malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, sebagian tim gubernur, tim kementerian, tim Bupati Buton dan tim Wali Kota Baubau melakukan rapat tertutup di Hotel Zenith Baubau.
Seluruh pimpinan daerah diberi kesempatan untuk berbicara, dimulai dari Bupati Buton, La Bakri dan selanjutnya Wali Kota Baubau, AS. Thamrin.
Secara terpisah kepada zonasultra, La Bakri menjelaskan bahwa perjalanan panjang untuk aspal Buton hingga biasa dikenal dan diakui secara nasional merupakan kerja keras Pemerintah Kabupaten Buton. Ia mengakui peran Umar Samiun dalam memperjuangkan aspal buton juga sangat besar. Periode pertama pemerintahan Umar- La Bakri, mereka sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat mengenai pemanfaatan aspal Buton itu.
Menurutnya, kualitas aspal Buton tidak kalah dengan aspal lain. Sehingga layak untuk digunakan sebagai produk unggulan dalam negeri. Apalagi, dengan adanya komitmen pemerintah pusat ini akan menjadikan Buton sebagai daerah produksi aspal terbesar di Indonesia. Harapannya bahwa aspal Buton dapat dikenal hingga mancanegara.
“Dari itu semua, tentu kesejahteraan masyarakat kabupaten Buton akan terus meningkat. Dan kekayaan SDA di Buton benar dirasakan manfaatnya,” kata La Bakri saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Puncaknya gubernur memberi sambutan dan sekaligus memberikan buku karangannya sendiri kepada Deputi bidang Fasilitasi Kemenko Maritim dan Investasi untuk disampaikan kepada Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Dalam sambutannya, ada beberapa hal yang disampaikan Ali Mazi. Pertama, ia menegaskan bahwa pemprov serius membangun pertambangan aspal di Buton. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan beberapa kali melakukan pertemuan dengan Menteri LBP melalui telekonferensi. Ia juga menyambut baik kunjungan tim kementerian di Pulau Buton.
Dalam kesempatan itu, Ali Mazi juga bersyukur karena Sultra dikarunia banyak potensi sumber daya alam sehingga patut untuk dijaga, dirawat, dan dikelola dengan baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Sebelum dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, Deputi Bidang Fasilitasi Kemenko Marves menyampaikan beberapa hal terkait kehadiran mereka di Pulau Buton.
Tim yang beranggotakan beberapa kementerian teknis terkait, di antaranya dari Kementerian PUPR dan Badan Geologi menyampaikan bahwa kehadiran mereka atas perintah LBP untuk melihat tiga hal, yakni cadangan aspal buton, infrastruktur pendukung yakni jalan dan pelabuhan serta pabrikan dari perusahaan.
Hal lain yang disampaikan tim kementerian adalah Menteri LBP sangat mendukung dan memprioritaskan industri aspal Buton dalam membangun infrastruktur jalan di tanah air, aspal buton menjadi tuan rumah di negeri sendiri, untuk menghilangkan ego sektoral maka dibutuhkan kerja integrasi dan saling mendukung, digitalisasi sistem pengolahan aspal buton, pemerintah sangat serius menggunakan aspal buton dengan kebijakan 1.000 km menggunakan aspal buton, produksi aspal buton dapat dimanfaatkan di negeri sendiri.
Akhirnya tim kementerian mengapresiasi seluruh kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan aspal buton sebagai aspal andalan untuk pengaspalan di Indonesia dan ke depan akan menggantikan aspal cair yang secara ekonomis dan produksi lebih menguntungkan dan memudahkan.
Dalam diskusi tersebut banyak hal yang dibahas. Misalnya Kadis ESDM Provinsi Sultra Andi Azis menyampaikan kesiapan pemerintah provinsi dalam membantu regulasi, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya Kadis Bina Marga, Abdul Rahim, mendukung pembangunan jalan pintas dari pertambangan aspal menuju pabrikasi dan pelabuhan.
Kadis Kehutanan Sahid tak ketinggalan mendukung regulasi terkait izin pinjam lahan hutan lindung. Namun demikian perlu memperhatikan regulasi dalam membuat izin tersebut. Dikatakan, luas lahan pinjam pakai lima kilometer maka kewenangan gubernur, namun di atas 5 kilometer menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kadis Lingkungan Hidup, Ashar juga berbicara terkait izin amdal yang cukup menggunakan satu izin pembuatan terminal khusus sehingga terpusat pada satu terminal saja.
Kadis Perhubungan Hado Hasina menyatakan sangat penting untuk membuat kebijakan satu pintu masuk pengiriman aspal buton yakni di Pelabuhan Nambo sehingga Pelabuhan Banabungi yang selama ini digunakan PT Wika Bitumen dijadikan pelabuhan kapal umum atau angkutan masyarakat saja.
Dengan berakhirnya rapat tersebut maka berakhir pula kunjungan kerja Gubernur Ali Mazi di Pulau Buton. (Adv)
