Namun, persyaratan beasiswa ini yang terbilang prestisius membuat para peminat beasiswa LPDP banyak yang tak terakomodir akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi. Tak terkecuali putra putri d
Namun, persyaratan beasiswa ini yang terbilang prestisius membuat para peminat beasiswa LPDP banyak yang tak terakomodir akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi. Tak terkecuali putra putri dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebut saja skor TOEFL yang minimum 550 atau IELTS dengan skor minimum 6,0 untuk tujuan dalam negeri dan TOEFL dengan skor minimum 550 atau IELTS dengan skor minimum 6,5 untuk tujuan luar negeri. Belum lagi IPK yang mensyaratkan 3,0 untuk S2 dan 3,25 untuk S3.
Nah, bagi para peminat beasiswa yang secara administrasi seperti di atas tidak memenuhi persyaratan jangan berkecil hati dulu, sebab pemerintah masih memberikan jalan lain melalui beasiswa LPDP jalur afirmasi daerah. Khusus Sultra, ada sembilan kabupaten yang mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan beasiswa ini, yaitu Buton, Konawe, Muna, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara dan Buton Utara.
Melalui jalur tersebut, seperti dikutip dari laman www.lpdp.kemenkeu.go.id, Sabtu (11/4/2015), persyaratan administrasi yang disyaratkan jadi turun kasta. Misalnya, IPK menjadi 2,75 untuk S2 dan 3,0 untuk S3. Begitupun dengan skor TOEFL turun ke skor 400 untuk S2 dan 450 untuk S3.
Namun, tidak semua masyarakat di sembilan kabupaten tersebut berhak mendapatkan beasiswa ini. Adapun yang menjadi prioritas adalah mereka yang menamatkan sekolah dari SD hingga SMA di daerah tersebut. Masyarakat yang bukan asli daerah tersebut pun masih berhak mendapatkan beasiswa ini dengan syarat telah berdomisili di daerah tersebut minimum tiga tahun.
Dengan adanya beasiswa afirmasi ini diharapkan putra-putri terbaik dari daerah tersebut dapat mengikuti studi pada Program Magister atau Doktoral dalam beberapa bidang keilmuan, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.
Sebelumnya, Direktur LPDP Kemenkeu RI Mokhamad Mahdum saat melakukan sosialisasi mengenai beasiswa ini di Kendari, Jumat (10/4/2015) kemarin mengatakan, sebaran sumber daya manusia (SDM) berpendidikan tinggi di Indonesia hingga saat ini belum merata.
Dari 1 juta penduduk Indonesia hanya ada 143 orang yang bergelar doktor. Jumlah ini terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan Jepang yang bisa mencetak 6.000 doktor dari 1 juta penduduknya. Bahkan, Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang bisa melahirkan 509 doktor dari satu juta penduduk.
Kita sudah kalah dari segi kuantitas, belum lagi kita berbicara soal kualitas, kata Mahdum. (*/Jumriati)
