Mahasiswa menuntut agar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Konut dr. Martaya membatalkan pengumuman hasil seleksi bidan PTT yang telah diumumkan oleh panitia seleksi sebanyak 15 orang.
Mahasiswa menuntut agar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Konut dr. Martaya membatalkan pengumuman hasil seleksi bidan PTT yang telah diumumkan oleh panitia seleksi sebanyak 15 orang.
Menurut para mahasiswa, pelaksanaan seleksi bidan PTT yang dilaksanakan tidak mencerminkan pemberdayaan potensi anak daerah karena sebelum pelaksanaan tes telah terindikasi soal mengalami kebocoran.
Pelaksanaan seleksi bidan PTT harus mengutamakan pemberdayaan potensi anak daerah, tapi yang terjadi penerimaan bidan PTT yang dilakukan pemda Konut melalui Dinkes hanya menambah pemiskinan masyarakat Konut, kata Sapar, salah seorang pengunjukrasa.
Idrus, mahasiswa lainnya dalam orasinya menuding jika pelaksanaan psisikotes yang dilakukan pihak panitia mengandung sangat sarat dengan KKN. Pasalnya, peserta yang ikut seleksi psikotes berjumlah 15 orang sementara yang akan diangkat menjadi bidan PTT adalah 15 orang. Berarti psikotes yang dilakukan hanya formalitas saja.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Konut, dr. Martaya yang menerima demonstran membantah seleksi bidan PTT sarat dengan KKN. Kementrian Kesehatan telah memberikan jatah pada Konut sebanyak 15 orang untuk untuk dijadikan sebagai tenaga bidan PTT.
Dari 187 pendaftar, kata dr Martaya, yang dinyatakan lolos oleh panitia sebanyak 15 orang. “Jadi tidak benar juga kalau yang diterima itu bukan anak daerah. Ada 13 orang (calon bidan PTT) merupakan asli dari Konut,” kata Martaya.
Namun jawaban kadis kesehatan itu tak diterima oleh para pengunjukrasa. Pertemuan itu pun tak menghasilkan kesepakatan.
Sementara itu, ketua komisi C DPRD Konut, Samir, dihadapan mahasiswa di kantor DPRD setempat menegaskan pihaknya akan memanggil dan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing, Selasa (14/4/2015) beasok.
“Kalau terbukti terjadi manipulasi kelulusan 15 orang bidan PTT, maka kami akan merekomendasikan ke Pak bupati untuk membatalkan seleksi yang dilakukan panitia tersebut. Seharusnya rekrutmen ini harus dilakukan secara transparan, tidak dengan sembunyi-sembunyi. Kami saja di DPRD baru tahu tahu ada penerimaan bidan PTT setelah kami di demo,” kata Samir.(Rus)
