ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Pasca dilantiknya Ridwan Lamaroa sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Nasional (Diknas) Konawe, membuat kursi eselon II itu menjadi kosong, sehingga memaksa Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe untuk menunjuk Jumrin Pagala menduduki posisi tersebut dengan status Pelaksana Jabatan (Pj).
RolansyahSayangnya penunjukkan Jumrin yang juga Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Sekertariat Daerah (Setda) Konawe itu mendapat banyak kritikan dan penolakan, karena dinilai tidak sesuai aturan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait penempatan penjabat struktural lingkup pemerintah daerah.
Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Konawe, Rolansyah, menjelaskan untuk menentukan nahkoda di Dinas yang membawahi dunia pendidikan itu harusnya mengacu pada aturan ASN dan bukan pada aturan kedekatan semata.
Selain itu posisi Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadiknas) sangatlah sensitif, terlebih dunia pendidikan di daerah itu yang terbilang minim fasilitas.
“Jika mengacu pada aturan ASN sudah pasti Jumrin Pagala ini tidak bisa jadi Kadis Pendidikan, sebab latar belakang dia bukan pendidikan, kemudian kalau dilihat dari rekam jejaknya, tak satu pun posisi yang pernah didudukinya mendapat prestasi. Bahkan bisa dikatakan amburadul seperti waktu dia menjabat sebagai Camat, ” Kata Rolan kepada awak zonasultra.id Kamis (02/06/2016).
Untuk itu, lanjut Rolan, pihaknya menentang keras keputusan Bupati Konawe Kery Syaiful Konggoasa yang hanya melihat dari sisi kedekatan dengan menunjuk Jumrin Pagala sebagai Pj Kadiknas Konawe meskipun belum definitif.
“Kita tidak tahu bagaimana dunia pendidikan di Konawe ini ketika Bupati Konawe tetap memaksakan kehendaknya untuk menjadikan Jumrin Pagala sebagai Kadiknas? Seharusnya dia (Bupati Konawe) bisa berfikir lebih jernih, karena ini menyangkun kepentingan banyak orang,” imbuhnya.
Rolan mengaku akan turun melakukan aksi protes terhadap keputusan Kery Syaiful Konggoasa yang dinilai ingin membangun sebuah dinasti pemerintahan. Bahkan ia menilai program Kery untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai kota pendidikan tidak akan pernah terlaksana selama sistem pemerintahan yang dibangun bukan karena asas keilmuan melainkan asas kekeluargaan atau nepotisme.
“Masih banyak orang yang lebih pantas menduduki jabatan itu, yang benar-benar berasal dari dunia pendidikan. Tapi kenapa Jumrin Pagala yang nyata-nyata bukan orang pendidikan ditunjuk untuk jabatan itu, kalau jabatan lain boleh-boleh saja, tapi ini pendidikan, ” tutup Rolan. (B)
Penulis : Restu Tebara
Editor : Tahir Ose