ZONASULTRA.ID, LAWORO – Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) Tondasi, Selasa (20/9/2022). Sidak tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa APMS Tondasi memainkan takaran.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kemendagri ini mengungkapkan bahwa sidak ini dilakukan karena adanya penjualan BBM bersubsidi di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara. Kata dia, pengusaha ini menggunakan cara-cara konvesional atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Jadi, di APMS Tondasi ini kita menemukan masih menggunakan takaran liter. Misalnya masyarakat membeli 20 liter, yang didapatkan hanya 18 liter saja. Ini kan sangat tidak baik, hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi dikurangi,” kata Bahri ditemui di Tondasi sore tadi.
Kata Bahri, berdasarkan perintah dari Presiden Jokowi dalam rangka penanganan inflasi, kepala daerah diperintahkan menginspeksi pusat-pusat penjualan BBM. Selain itu, juga memastikan pendistribusian dan pembelian BBM bersubsidi harus tepat sasaran.
“APMS Tondasi ini melayani untuk nelayan kita. Hari ini, APMS ini kita tertibkan dan mendorong untuk menggunakan cara seperti yang ada di pertamina biasanya yakni menggunakan nosel,” ungkapnya.
Bahri memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini tidak lagi dirugikan dan mendapatkan sesuai dengan haknya.
Ia meminta pemilik APMS ini, dalam waktu dua bulan sudah menggunakan sistem tera atau nosel. Kalau dalam dua bulan ini tidak diindahkan, maka APMS ini akan ditutup.
Untuk memastikan pengawasan agar APMS ini tidak memainkan takarannya, kata Bahri, ia akan dibantu oleh Danramil Tikep dan Polsek Tiworo Tengah dan masyarakat sekitar.
Sementara itu, pemilik APMS Tondasi, Aras mengakui, telah mengurangi takaran BBM bersubsidi yang diberikan kepada masyarakat.
Ia beralasan kurangnya takaran tersebut diakibatkan oleh adanya busa yang muncul saat menumpah solar ke dalam jerigen milik masyarakat.
“Iya, memang benar takarannya berkurang. Dari 20 liter yang dibeli masyarakat, dan diterimanya hanya 18 liter,” ungkapnya.
Aras mengungkapkan usaha APMS yang dijalaninya sudah berjalan sejak tahun 2004 silam. Sementara untuk membangun SPBU, ia masih terkendala di modal.
Ia meminta keringanan dari Pemkab Mubar dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Wilayah 8 Bau-bau untuk membangun SPBU, karena modal yang harus digunakan dalam membangun SPBU diperkirakan sebesar Rp1,3 miliar.
Dia menjelaskan pasokan BBM bersubsidi yang diterimanya dalam satu bulan itu sekitar 80 ton. Lanjut dia, dalam satu bulan pasokan BBM ini masuk 10 kali atau perminggu 8 ton.
“Kita bagikan BBM bersubsidi ke masyarakat tergantung Pk mesin kapalnya. Kalau 10 Pk kita kasih 1 jerigen, 24 pk kita kasih 2 jerigen dan 30 pk keatas itu kita kasih 3 jerigen,” jelasnya. (A)
Kontributor : Kasman
Editor: Ilham Surahmin
