ZONASULTRA.ID, LAWORO – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), kepala desa dan perangkat desa untuk tidak ikut atau terlibat dalam politik praktis.
Bahri mengatakan dalam waktu dekat akan menghadapi momentum pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Oleh karena itu, dalam pilkada ini netralitas ASN menjadi perhatian dan berpotensi terjadi pelanggaran termasuk kades dan perangkatnya.
“Dalam kontes pilkada, siapapun boleh mencalonkan diri. Tetapi, saya juga ingatkan kepada seluruh ASN, kades dan perangkatnya tidak ikut-ikutan politik praktis. Kalau nantinya ada kita dapatkan, kita akan berikan sanksi,” kata Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kemendagri ini, Selasa (31/1/2023).
Kata jebolan IPDN 07 ini, berdasarkan surat edaran bersama antara Mendagri, BKN dan Menpan RB terkait netralitas ASN, jika ada ASN terlibat politik praktis maka dirinya akan memerintahkan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk segera memeriksanya.
“Bukan hanya ASN saja, saya minta kepala desa untuk mengingatkan perangkat desanya. Kalau ada yang terlibat, saya akan non-aktifkan dari jabatannya,” tegasnya.
Dengan tegas, Bahri meminta seluruh ASN, kades dan perangkat desa untuk bekerja secara profesional sesuai tugas dan tanggung jawabnya. “Jangan ikut-ikut berpolitik praktis. Saya tidak ikut berpolitik praktis dan belum ada pikiran dan niat saya untuk maju menjadi calon bupati. Saya ASN yang ditugaskan oleh Mendagri dan tiap tiga bulan dinilai kinerja saya oleh Mendagri,” ungkapnya.
“Saya mohon aparat saya untuk tidak berpolitik praktis,” tambahnya. (B)
Kontributor : Kasman
Editor: Muhamad Taslim Dalma
