Pj Bupati Mubar Ancam Tidak Cairkan TPP Pejabat yang Tak Lapor LHKPN

Kenaikan TPP ASN Mubar Disetujui Mendagri, Cair Pekan Depan
Bahri

ZONASULTRA.ID, LAWORO – Penjabat (Pj) Bupati Mubar memerintahkan seluruh pejabatnya untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri ini mengungkapkan, ada 89 orang pejabat yang diperintahkan untuk segera melaporkan LHKPN ke KPK. Kata dia, untuk 2023 ini baru ada 14 orang pejabat yang menyampaikan LHKPN di KPK.

“Saya minta seluruh pejabat di Mubar untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK. Saya kemarin sudah melaporkan harta kekayaan saya dan pajak SPPT juga saya sudah selesaikan,” kata Bahri di kantor Bupati Mubar, Senin (6/2/2023).

Dari 89 orang pejabat yang menyampaikan LHKPN ke KPK, tambah dia, tahun 2022 lalu ada dua pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN ke KPK. Sementara, untuk tahun 2023 ini baru 14 orang dari 89 orang pejabat di Mubar yang baru menyampaikan harta kekayaannya.

“Saya perintahkan kepala BPKAD untuk tidak membayarkan TPP bagi pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. Untuk 14 orang pejabat yang sudah melaporkan LHKPN segera cairkan TPP bulan ini. Jadi, bagi yang belum menyampaikan LHKPN jangan dicairkan TPP dan nanti sudah melaporkan baru bisa dicairkan,” tegasnya.

Bahri menegaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dipertegas bahwa kepala daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) dan mengatur jika ada pejabat daerah tidak menyampaikan LHKPN dan tidak mengembalikan atau menggunakan barang milih daerah (BMD) tidak sesuai peruntukkannya. Maka salah caranya TPP pejabat tersebut tidak dibayarkan atau ditahan.

“Jadi untuk TPP bulan ini, 14 orang pejabat yang telah menyampaikan LHKPN yang dicairkan. Saya juga perintahkan pejabat yang belum menyampaikan LHKPN dalam waktu satu minggu semua sudah diselesaikan. Silakan berkoordinasi dengan Inspektorat,” jelasnya.

Dia menambahkan, penyampaian LHKPN ini berdampak pada target monitoring center for prevention (MCP), sekaligus memperbaiki penilaian nasional agar ke depan, Mubar tidak dikenal sebagai daerah tidak tertib administrasi. (B)


Kontributor: Kasman
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini