ZONASULTRA.ID, WANGI-WANGI- Satu minggu sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2023, maskapai penerbangan Wings Air bakal kembali mengudara di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu disampaikan Bupati Wakatobi Haliana saat bertandang sekaligus menyerap aspirasi masyarakatnya di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel) pada Sabtu (25/2/2023) lalu.
Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Bupati Wakatobi Haliana membenarkan bahwa kabar itu disampaikan langsung oleh pihak maskapai penerbangan Wings Air.
“Beberapa hari lalu saya disampaikan oleh pihak maskapai bahwa pesawat akan aktivasi lagi paling lambat satu minggu sebelum lebaran, karena hitungan mereka kalau sebelum puasa biasanya sepi. Selain itu, kita juga menunggu rancangan Memorandum of Understanding (MoU) untuk Wakatobi-Kendari ini,” ungkapnya di Patuno Resort, Selasa (28/2/2023).
“Doakan mudah-mudahan bisa tepat waktu karena kita di Pemerintah Daerah (Pemda) sangat konsen untuk itu. Karena kita tahu bahwa kalau ada pesawat pada akhirnya akan ada alternatif untuk transportasi lebih cepat, kemudian kita juga membenahi dan mencoba untuk memperbaiki semua ruang-ruang akses ke Wakatobi maupun ke luar Wakatobi. Sehingga transportasi laut juga kita coba perbaiki,” sambungnya.
Yang menjadi kendala selama ini, kata Haliana, bahwa load vector bukan Wakatobi-Kendari yang sepi, tapi karena Wakatobi sangat terpengaruh dengan rotasi pesawat Wings Air dari Kendari ke Baubau kemudian ke Makassar balik lagi baru kemudian ke Wakatobi.
“Yang menjadi kendala di maskapai adalah load vector antara di segmen antara Baubau dengan Kendari ini yang sepi. Sehingga ini menjadi kesulitan kita, karena intervensi kita bukan di situ, tapi ini adalah wilayah Baubau itu sendiri, kemudian user yang ada. Karena ada tiga Kabupaten selain Baubau yakni Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel) dengan Buton ditambah dengan kewenangan Provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, itu perlu dikoneksikan tentang bagaimana kiatnya Pemerintah Provinsi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota mengkomunikasikan dengan empat daerah tersebut, sebagai user Betoambari supaya load vector bisa dipertahankan. Apakah melalui subsidi, block seat, atau melalui instruksi untuk memperbanyak frekuensi penerbangan khususnya di aparatur/birokrasi empat kabupaten/kota itu.
“Itu yang akan coba kita komunikasikan, karena itu menjadi permintaan maskapai. Karena walaupun kita subsidi/block seat, umpama atau kita jamin kepastian load vector-nya, sesuai dengan kemauan maskapai untuk Wakatobi-Kendari-nya, kalau pada akhirnya Kendari-Baubau juga tetap rendah itu pasti akan di-cancel dan secara otomatis kita pun akan ter-cancel karena pesawat yang sama. Akan terdampak, dan dampak itu ada di sini,” terangnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengimbau agar semua pihak bisa bijaksana, jangan menganggap bahwa Pemda Wakatobi tidak bekerja, tidak melakukan upaya apa-apa karena mereka sangat berupaya.
Bahkan 1-2 hari setelah di-cancel flight beberapa waktu lalu, Pemda langsung menyurat ke pihak maskapai, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), yang ditindaklanjuti melalui rapat-rapat dan komunikasi dengan berbagai pihak.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) itu menjelaskan, pada tanggal 13 Februari lalu mereka meminta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar ada pertimbangan-pertimbangan menjadi rekomendasi supaya Pemda dapat menyesuaikan. Kaitannya dengan tarif yang tidak sesuai dengan tarif batas atas (TBA) yang diinginkan oleh maskapai.
“Itu coba kita komunikasikan kembali, kemudian juga ketersediaan pesawat yang tidak ada di Kendari. Kalau pesawatnya ada di Kendari saya pikir juga tidak terlalu susah. Kalau misalnya kita mengambil kesimpulan mengapa selayar dan Toraja cepat karena pesawatnya standby di Makassar. Sementara untuk Kendari-Wakatobi tidak ada pesawatnya di Kendari,” jelasnya.
Haliana berharap, semua pihak bisa menyadari bahwa kendala sebenarnya karena persoalan rotasi pesawat, bukan karena Pemda yang tidak kerja.
“Mudah-mudahan semua pihak baik DPRD Kabupaten dan Provinsi, Gubernur dan seluruh jajaran juga pusat bisa mendukung kita sepenuhnya. Begitupula dengan Kota Baubau dengan tiga kabupaten lain yang menjadi user Betoambari,” pungkasnya. (B)
Kontributor: Nova Ely Surya
Editor: Muhamad Taslim Dalma
