ZONASULTRA.ID KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mencanangkan konsep pengembangan kampung wisata guna meningkatkan perekonomian daerah.
Untuk mendukung hal itu, Pemkot Kendari melaksanakan pelatihan pengelolaan kampung wisata yang berlangsung selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Mei 2023 di salah satu hotel di Kendari.
Asisten III Sekretariat Kota Kendari, Makmur, mengatakan, konsep pengembangan kampung wisata yakni memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dengan memberikan layanan fasilitas umum serta aksesibilitas yang memadai.
Ia mengatakan, pariwisata adalah salah satu sektor strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan peran masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan sektor ini.
Ia juga mengatakan, membangun daya tarik wisata yang berlokasi di wilayah pedesaan ataupun perkampungan menjadi tren yang saat ini dipilih sebagai peluang meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Kami utamakan prinsip dalam kampung wisata adalah fokus membangun kepada pemberdayaan masyarakat untuk dapat membangun kampungnya secara mandiri,” ujarnya.
Adapun pengembangan kampung wisata merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal.
Pemkot Kendari berharap dapat memberi manfaat ekonomi seperti pendapatan dan lapangan kerja.
Ke depannya Pemkot Kendari akan lebih menggalakkan pengembangan kampung wisata dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan program tersebut.
Sementara Pelaksana Harian (Plh) Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Kendari Sasriati mengungkapkan, kegiatan pelatihan ini adalah upaya dispar dalam membangun pariwisata.
Ia mengatakan, apa yang menjadi kendala bisa disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknisnya sehingga bisa berkolaborasi.
Salah satu peserta perwakilan warga dari Kelurahan Mata, Muhamad Isra mengatakan, di kelurahan tempatnya bermukim terdapat cagar budaya berupa meriam peninggalan Jepang. Sebelum terjadi pelebaran Jalan Kendari-Toronipa, sepanjang jalan banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
“Dengan adanya pembuatan jalan baru itu, mereka tersingkir dari tempat-tempat usahanya dan masuk ke dalam lorong untuk berjualan,” katanya.
Hal tersebut langsung dijawab oleh Makmur yang menyebut peran pemerintah dan masyarakat berbeda. Pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan kontrol dan telah memiliki standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat menyesuaikan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. (B)
Kontributor: C2
Editor: Jumriati
