ZONASULTRA.COM, ANDOOLO- Kepolisian Resort (Polres) Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), mengusulkan anggaran pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang sebesar Rp.13 miliar
“Jadi wilayah Kabupaten Konsel ini luas, ada yang masuk diwilayah Polres Kendari dan sebagian besar itu pasti di wilayah Hukum Polres Konsel,” kata Kapolres Konsel, AKBP Hendrik Widyana. Senin (22/6/2015).
Anggaran senilai Rp.13 miliar itu, berdasarkan pada indeks perhitungan tertentu., Karena pihaknya, tidak hanya melibatkan personil Polres Konsel saja, tetapi juga mengikutkan beberapa pihak. Namun demikian, hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat atas usulan anggaran tersebut. Sebab menurutnya, tahapan Pilkada saat ini sudah sementara berlangsung.
“Ada beberapa yang akan terlibat dalam pengamanan yakni Polres Kendari, Polres Konsel, BKO Polda dan BKO Brimob. Bahkan nantinya dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ada satu personil polisi dan linmas, dalam istilahnya yakni rawan satu,” terangnya diruang kerjannya.
Dikatakan Hendrik, dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada petugas kepolisian akan bertugas mulai dari persiapan, tahapan, pelaksanaan, hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih. “Tahapan Pilakda itukan sudah sementera berjalan, hanya anggaran Pilkada kita masih menunggu keputusan Pemda karena masih perubahan anggaran,” katanya kepada awak Zonasultra.com
Tak hanya itu, tambah Hendrik, dana itu juga nantinya akan digunakan pada pengamanan-pengamanan khusus kepada dua penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten itu.
Dia melanjutkan, Pilkada ini merupakan proses yang penting dan menentukan masa depan Kabupaten Konsel ke depan, sebab akan memilih kepala daerah lima tahun ke depan.
“Olehnya itu, kami berharap kiranya Pemda Kabupaten setempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), harus ada realisasi anggaran karena kita dikejar waktu. Sementara tahapan sudah berjalan,” Tutup Hendrik.
