ZONASULTRA.COM, KENDARI – Belum juga sehari ditetapkan sebagai ketua KNPI Sulawesi Tenggara (Sultra), kepengurusan Sahrul Bedu mulai diganggu dengan rencana 55 Organisasi Kepemudaan (OKP) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI tandingan.
Umar Bonte, salah satu ketua OKP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengatakan, dirinya hendak mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Sultra yang dilaksanakan di Hotel Qubra tersebut.
Tetapi setelah mengetahui, KNPI yang menyelenggarakan Musda tersebut kata Umar, bukanlah KNPI yang secara legalitas diakui pemerintah maka dia pun urang mendaftarkan diri.
“Harus kita ketahui bersama yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan Fahd Arafiq. Jadi secara otomatis Musda KNPI yang dilaksanakan bukan dibawah kepengurusan tersebut tidaklah sah. Untuk itu kami dari 55 OKP sudah siap melakukan Musda KNPI Sultra tandingan,”jelasnya, di hotel clarion Kendari, Minggu (28/8/2016) sore.
Mendukung pernyataan Umar Bonte, Wakil Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sultra, La Ode Aca mengungkapkan, pelaksanaan Musda KNPI Sultra yang menetapkan Sahrul Bedu sebagai ketua sangatlah banyak merugikan OKP di Sultra termasuk AMPG dan beberapa organisasi sayap Partai Golkar lainnya.
Alasan merugikan katanya, sebab nanti dipelaksanaan Musda KNPI Sultra kali ini sayap Partai Golkar hanya menjadi peserta tidak penuh alias hanya menjadi peninjau.
“Dasar inilah yang membuat kami menilai Musda KNPI tersebut tidak sah. Selain itu juga DPP KNPI yang merestui Musda tersebut adalah KNPI versi Rifai, yang secara legitimasi tidak diakui oleh pemerintah,” katanya.(C)
Reporter : M Rasman Saputra
Editor : Tahir Ose
