ZONASULTRA.COM, KENDARI – Tujuh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 diharapkan bisa berhemat dan riil dalam mengelola anggaran.
Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengatakan, hal-hal penting seperti tahapan dan perlengkapan-perlengkapan pilkada harus didahulukan. Sedangkan hal yang dirasa tidak menjadi prioritas tidak usah dianggarkan.
“Sekarang KPU Provinsi sedang memantau perkembangan di 7 KPU itu karena jangan sampai banyak anggaran dipakai untuk foya-foya, terlalu banyak anggaran perjalanan yang mengganggu konsentrasi penyelenggaran pilkada. Titik tekan KPU Provinsi adalah komisioner tidak ikut campur dalam urusan-urusan keuangan, kecuali yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan teknis,” kata Hidayatullah di Kendari, Rabu (1/7/2015).
KPU, lanjut Dayat, sapaan akrab Hidayatullah, kini tengah memperketat pengeluaran anggaran. Untuk berangkat ke Jakarta misalnya, harus seizin KPU provinsi. Anggaran pun dibatasi untuk meminimalisir penggunaan anggaran secara sembarangan saat tahapan pilkada berjalan. Sekretariat KPU RI, katanya tidak akan menandatangani surat perintah perjalanan dinas (SPPD) konsultasi yang tidak jelas.
“Mengenai pengawasan anggaran, dalam waktu bulan ini kita juga akan tetap evaluasi. Seperti Konawe Selatan dari Rp 22 miliar itu bisa menyusut sampai Rp 20 milyaran ke bawah. Ini penting untuk kembali direview anggaran-anggaran itu karena kendatipun tidak terpakai akan dipulangkan untuk kebutuhan daerah,” katanya.
Terkait pencairan anggaran di 7 daerah pilkada di Sultra, Dayat mengaku sudah tidak ada hambatan. Saat ini yang menjadi fokus adalah bagaimana menggunakan anggaran sehemat mungkin.
