ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) digeruduk sekelompok pemuda yang menamakan diri Pergerakan Pemuda Pemerhati Demokrasi (P3D) terkait masalah APBD-P yang disandera DPRD.
Koordinator Aksi Asri mengatakan bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai badan penganggaran, legislasi dan pembuat aturan serta penampung aspirasi masyarakat.
Namun, anehnya DPRD hari ini sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
” Seakan- akan menutup diri dan acuh terhadap penetapan APBD-P yang imbasnya menyangkut keselamatan daerah. Utamanya keselamatan rakyat sebagai mana yang diperintahkan dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat,” ungkapnya
Asri melanjutkan khususnya di tahun 2016 ini tak ada satupun peraturan daerah yang dilahirkan oleh DPRD setempat.
Bahkan lucunya, penetapan APBD-P sampai sejauh ini belum diparipurnakan padahal agenda dari 30 September sampai Oktober karena tidak kuorum dari 25 orang hanya 19 anggota yang hadir.
” Ketua DPRD Bombana Andi Firman harus bertanggung jawab penuh terkait pembahasan APBD-P yang sudah dua kali batal ini. Karena kalau dibiarkan berlarut- larut, maka akan sangat berdampak negatif pada daerah itu sendiri,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Bombana Ahmad Mujahid mengakui terjadi polemik di internal DPR. Hal itu menurut Ahmad terjadi karena anggota DPRD akibat pergantian pemimpin dalam hal ini Bupati yang berpengaruh hingga kebijakan.
Dirinya juga menjelaskan jika pihak pimpinan DPRD telah mengundang seluruh ketua fraksi terkait masalah APBD-P yang tertunda.
Menurutnya, semua sudah sepakat untuk hadir pada pembahasan yang ketiga yang dijadwalkan pada Senin mendatang.
” Untuk pembahasan yang ketiga nantinya sudah pastinya akan kuorum karena semua teman- teman sudah sepakat apalagi ini masalah kemaslahatan orang banyak,” ujarnya. (B)
Reporter : Andi Hasman
Editor : Tahir Ose
