ZONASULTRA.COM, RAHA – Tampil menjadi petahana dalam pentas pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan hal yang biasa jika selalu menjadi bulan-bulanan isu. Tak terkecuali LM Baharuddin yang kini kembali menjadi calon Bupati Muna. Namun isu yang menyebutkan tak ada pembangunan selama lima tahun kepemimpinannya mengusik kesabaran Baharuddin.
Melalui Kabag Humas Pemda Muna, Fajar Fariki, pihaknya mengklarifikasi isu menyesatkan itu. “Saya kira keliru jika mempersepsikan tiada pembangunan. Jangan ketidaksukaan kita terhadap seseorang lantas mengabaikan fakta yang ada,” ungkap Fajar dalam press rilis yang diterima Zonasultra.com, Senin (7/9/2015).
Menurut corong Pemkab Muna itu, di era Baharuddin pembangunan di Muna nampak bergairah. Hanya saja bicara pembangunan tidak “sim salabim”, semua butuh proses. Dan mengukur geliat pembangunan, indikatornya sederhana. Ada dua hal yang perlu dilihat dari pencapaian pembangunan, yakni pembangunan fisik dan non fisik. Apa saja itu pembangunan fisik, fokusnya adalah infrastruktur. Sedang non fisik variabelnya pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial budaya dan pariwisata serta lain-lain.
Menyangkut pembangunan infrastruktur lanjut Fajar, pengaspalan jalan mulai jalan kabupaten yang menghubungkan antar kampung dan lorong dalam wilayah kota hampir semua sudah teraspal di era pemerintahan Baharuddin. Begitu pun dengan jalan provinsi. Kini tinggal poros Wadaga-Wamengkoli yang akan diusahakan tuntas tahun ini juga.
Kemudian pembangunan infrastruktur kesehatan. Bupati sadar betul jika fasilitas RSUD Raha tak lagi memadai, maka dibangunlah rumah sakit modern yang sementara berjalan. Pemkab juga membangun beberapa puskesmas di kecamatan untuk menyanggah fungsi RSUD sembari menunggu pembangunan rumah sakit baru rampung akhir 2015 ini. Lalu pembangunan pasar sehat Laino. Meski banyak menuai polemik, diharapkan pasar sehat tersebut terus berlanjut pembangunanya.
Selanjutnya menyangkut pembangunan non fisik. Meski kurang nampak secara kasat mata, LM Baharuddin telah menggenjot sektor budaya dan pariwisata. Seperti Tari Linda, Layang-layang Kolope dan Gua Liangkobori sebagai bagian dari identitas Muna serta sarung tenun Muna melalui Asosiasi Tenun Nasional dan Kemendikbud sudah diusul ke UNESCO untuk menjadi warisan budaya dunia.
Keberhasilan Pemda Muna dalam pembangunan sosial, lanjut Fajar terbukti pada 2013 lalu ketika Muna dianugerahi penghargaan pada hari kesetiakawanan nasional di Ternate karena dianggap sebagai daerah yang serius memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, baik terhadap korban bencana maupun masyarakat penyandang cacat.
“Dua elemen ini jelas mempengaruhi produktivitas ekonomi sehingga Pemda Muna membuka akses-akses daerah terisolir seperti Muna Timur yang selama ini kesulitan menjangkau daerah induknya, maka dibuka Fery Pure-Wabahara. Begitu pun akses jalan yang menghubungkan Mantobua-Wakuru diaspal untuk memudahkan transportasi warga mengangkut hasil kebunnya untuk diperjualbelikan di Kota Raha dan sekitarnya,” beber Fajar.
Di bidang pertanian, pada tahun 2011 Muna dianugerahi piagam penghargaan pertanian mandiri dan kedaulatan pangan oleh presiden SBY karena produksi beras Muna melampaui target standar nasional di atas 5 persen.
Di sektor pemerintahan juga tak luput dari prestasi. Tahun 2012 Muna meraih predikat terbaik tata kelola pemerintahan se-Sultra yang belum pernah diraih oleh pemerintahan sebelumnya. “Jangan kita mengukur tata kelola pemerintahan dari sisi penempatan jabatan sebab hal itu wajar guna penyegaran dalam birokrasi dan tentu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,” pungkas Fajar.
Terkhusus di sektor tata kelola keuangan, Muna saat ini sudah bisa disejajarkan dengan daerah lain di Sultra dalam hal pengelolaan keuangan. Selama empat tahun berturut-turut, Muna tidak lagi disclaimer dan hasil pemeriksaan BPKP tahun 2015 kembali meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ke depan Muna sudah bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hanya masih terkendala dua hal yakni ketunggakan pajak pihak ketiga dan administrasi pengelolaan aset daerah.
Predikat tersebut dicapai tidak lepas dari kesungguhan Pemda Muna untuk melunasi utang daerah yang diwariskan turun-temurun oleh pemerintahan sebelumnya. Dan PAD Muna pun meningkat dari tahun ketahun. Dibanding tahun 2010 yang hanya Rp 16 milyar kini meningkat menjadi Rp 42 milyar.
Yang teranyar, Muna bukan lagi daerah tertinggal. Sejak tahun lalu melalui Kementerian PDT Muna dikeluarkan dari status daerah tertinggal. Salah satu indikator penilaian Kementerian PDT adalah menurunya angka kemiskinan.
“Saya kira ini perlu diapresiasi sebab tidak mudah keluar dari status tertinggal menjadi tak tertinggal. Dan Kementerian PDT punya standar sendiri untuk itu,” terang Fajar.
“Bukan bermaksud unjuk prestasi, tapi menyampaiakan faktanya agar kita tidak bisa memahami apa itu pembangunan. Dan saya berharap ini jangan lagi dipolemikkan, sebab pembangunan bukan untuk diperdebatkan tapi untuk dilanjutkan,” tutup Fajar.
