ZONASULTRA.COM, LANGARA – Puluhan warga yang mengatasnamakan Keluarga Besar Pemilik Lahan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) berunjuk rasa, Kamis (26/1/2017) meminta bupati setempat mundur dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan warga karena pemerintah Konkep tidak mengindahkan tuntutan mereka terkait pembayaran ganti rugi lahan yang dibongkar sejak dua tahun terakhir.
Tuntutan pertama, pemilik lahan meminta komitmen pemerintah agar lahan yang telah dibongkar segera dibayarkan dalam bentuk pembebasan lahan bukan ganti rugi. Selain itu, mereka menolak pembayaran lahan sebelum diklarifikasi mengenai bervariasinya biaya ganti rugi pembebasan lahan.
Selanjutnya, pada point ketiga, warga meminta peninjauan ulang hasil pengukuran lahan karena tidak tidak melibatkan pemilik lahan dan tidak transparansi pengelolaan dan pembayaran lahan tahun 2016 dan 2017. Mereka juga meminta pembayaran harga lahan menjadi Rp. 350.000,- permeter.
“Kami menagih pembayaran yang menjadi hak masyarakat, lahan pertanian tempat bergantung hidup masyarakat setempat tiba-tiba dibongkar tanpa sosialisasi. Dan sampai saat ini sejak dua tahun terakhir, belum juga ada kejelasan mengenai hak mereka. Dimana kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat?,” ungkap Juslan, Kordinator Lapangan dalam aksinya, Kamis (26/1/2017).
Pihak demonstran kemudian ditemui Wakil Bupati Konkep, Andi Muhammad Lutfi yang sebelumnya mengajak para demonstran untuk berdialog di ruangannya. Namun karena keterbatasan ruangan, para demonstran memilih berdialog menyampaikan tuntutan di halaman kantor pemda Konkep.
“Kami nda pernah bermaksud membuat tipu-tipu seperti kata diselebaran, kami sadar kami dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sekarang untuk tahun 2017, bersama Dprd kita sudah menganggarkan untuk pembebasan lahan dikabupaten konawe kepulauan. Soal Jalan ’40’ belum di anggarkan pada tahun sebelumnya, terkecuali tahun ini penganggarannya,” ujar dia.
Menurut dia, pihaknya berulangkali mengutus perwakilan Pemda untuk upaya persuasif dalam rangka menyelesaiakn masalah tersebut, namun pihaknya belum menemukan titik terang sehingga menunggu bupati konkep, dan sekda serta DPRD bersama pemilik lahan untuk membicarakan persoalan tersebut.
Sementara itu. Ketua DPRD Konkep Musdar saat menemui para demonstran berjanji akan memediasi persoalan tersebut kepada pihak pemerintah daerah berkait persoalan lahan yang ada di jalan 40 dan masalah lahan lainnya yang ada di Konkep.
“Kita akan memediasi pihak pemilik lahan dan pemerintah untuk penyelesaian persoalan ini, agendanya hari kamis kita hering kembali. Kita tunggu unsur pimpinan pemerintah, kemudian dudukkan bersama untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar legislator tiga periode ini (C)
Reporter : Arjab Karim
Editor : Kiki
