Rakornas Pilkada Serentak 2017, Pilkada Buton Jadi Pelajaran Tersendiri

Rakornas Pilkada Serentak 2017, Pilkada Buton Jadi Pelajaran Tersendiri
Rakornas Pilkada Serentak 2017, Pilkada Buton Jadi Pelajaran Tersendiri
Rakornas Pilkada Serentak 2017, Pilkada Buton Jadi Pelajaran Tersendiri
RAKORNAS PILKADA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengumpulkan berbagai pihak dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilangsungkan 15 Februari mendatang. Acara ini bertujuan menyamakan persepsi berbagai pihak baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Polri dalam melakukan rapat koordinasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan 101 pengambil kebijakan yang dikumpulkannya hari ini untuk menjamin Pilkada sukses. “Kita kumpulkan semua untuk mereview ulang mana saja daerah dianggap gelagat perkembangan dan dinamika, misalnya kasus di Buton kemaren, mungkin ada pengarahan baru dari Kapolri, KPU dan Bawaslu,” kata Tjahjo Kumolo di sela-sela acara Rakornas Pilkada serentak di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2007).

Diharapkan Tjahjo Kumolo agar semuanya berkomitmen bahwa Pilkada akan sukses jika aman, partisipasi masyarakat maksimal. Sehingga target KPU diatas 77% bisa tercapai dan lebih tinggi dari target pada tahun 2015.

Tjahjo mengakui beberapa daerah memiliki karakter dan permasalahan tersendiri, salah satu yang menjadi pelajaran dan pengalaman baru adalah Pilkada Kabupaten Buton.

“Kalau di Buton ini kan repot, calon tunggal dia, calon tunggal tapi calon bupatinya ditahan KPK. Apakah gugur atau tidak, kalau gugur kan kasian wakilnya, kalau kesepakatan kami dengan semua pihak diskresi kepolisian, diskresi kejaksaan, diskresi KPK jangan sampai ini terhambat gara-gara Pilkada,” ungkapnya.

Serta penyelenggara Pilkada seperti KPUD yang melanggar aturan dan pejabat yang tidak netral dianjurkan Mendagri untuk segera ditindak.

Sementara untuk anggaran dan distribusi surat suara, Tjahjo menyatakan aman dan sudah selesai. “Sampai hari ini tinggal fokus pengecekan, pencetakan kertas suara, kalau dari monitor semua tiap hari kami punya posko, sudah 95 %, yang 5 % ini ada para calon yang ketangkap KPK dan masih ada mayoritas daerah yang masyarakatnya belum mau merekam ulang data e-KTP,” pungkasnya. (A)

 

Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini