ZONASULTRA.COM, BURANGA– Sebagai wujud dalam mesukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Buton Utara (Butur) 9 Desember mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menggelar rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan Pilkada, Selasa (29/9/2015) bertempat di aula Sekretariat Daerah Butur.
Dalam pernyataannya, Pj Bupati Butur Saemu Alwi menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga bersama proses pelaksanaan demokrasi yang sedang berjalan saat ini.
Bukan hanya itu, seluruh instansi maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada baik pihak keamanan, penyelenggara maupun masing-masing tim pasangan calon (Paslon) dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tanggung jawab yang tinggi, tetap jujur dan adil dalam mengambil keputusan.
“Merupakan harapan dan cita-cita kita semua terwujudnya demokrasi yang sehat, termasuk pihak -pihak yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan Pilkada ini, tinggal bagaimana mewujudkan kepekaan dalam tugas-tugasnya,” kata Saemu Alwi.
Soal DPS, kata bupati, pihaknya selalu meminta KPU Butur untuk terus menjadi perhatian serius, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat supaya tidak mengganggu stabilitas masyarakat.
“Persoalan DPS ini tentu tanggung jawab KPU. Kalau pun meminta bantuan kepada Pemda, maka kami siap untuk menfasilitasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Muna Ajun Komisaris Polisi (AKBP) Sugeng Widodo menyatakan, kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah adalah kunci kesuksesan Pilkada. Tanggung jawab ketertiban dan keamanan bukan hanya semata-mata dari pihak aparat keamanan, tetapi semuanya itu bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.
“Polisi bukan hanya kami-kami ini, tapi masyarakat merupakan aparat keamanan juga, setidaknya bagi dirinya sendiri. Kalau kesadaran masyarakat ini bisa diwujudkan, maka sudah pasti daerah kita akan selalu aman,” katanya.
Hal yang senada disampaikan Danramil Kulisusu Mayor Infantri Prasetya bahwa keamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan tercapai kalau semua elemen sadar dan ikhlas secara bersama-sama menjaga keamanan sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik.
Pada Rakor kali ini, disepakati lima pokok-pokok penting terkait pelaksanaan Pilkada. Poin pertama bahwa semua pihak telah bersepakat untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Butur tahun 2015 secara tertib, aman, dan damai.
Kedua, bahwa semua kegiatan pertemuan yang melibatkan lebih dari 10 orang diluar jam kerja Pemda dan malam hari serta diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPUD. Di ruang publik harus ada izin tertulis dari Kepolisian (Polsek setempat), sementara di ruang privat, harus ada minimal 1 penanggungjawab keamanan dan melaporkan kepada kepolisian.
Ketiga, semua persoalan yang mengarah pada pelanggaran dan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi sebelum kesepakatan, semua sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk mengambil langkah perdamaian yang bersifat adil demi untuk kepentingan umum, kecuali kasus yang diproses oleh Panwas.
Poin empat dikatakan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran atau perbuatan melawan hukum setelah kesepakatan, maka diserahkan pada proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, kegiatan di posko dilarang menggunakan sound system, dan hal-hal lain yang melanggar hukum.
Pada acara Rakor ini diikuti juga Plt Sekda Butur beserta jajarannya, Kapolsek Kulisusu, ketua Tim masing-masing calon, Panwas Butur, KPUD, dan seluruh pimpinan Parpol pengusung.
