ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Empat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan bahwa hari ini MK melakukan registrasi terhadap 50 permohonan yang sudah diajukan ke MK.
“Jadi mulai hari ini 13 Maret sebanyak 50 permohanan yang sudah diajukan itu seluruhnya diregistrasi,” ujar Fajar Laksono saat ditemui awak Zonasultra.com di kantornya, Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).
Selanjutnya nomor registrasi dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRBK). Setelah dicatat dalam BRBK, maka secara resmi permohonan itu sudah menjadi perkara.
“Nanti seluruh pemohon akan diundang ke MK untuk menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK),” lanjut Fajar.
MK akan menyampaikan panggilan sidang pendahuluan yang rencananya dilaksanakan sesuai tahapan akan dimulai pada 16-22 Maret. Seluruh pemohon secara bergiliran akan diundang sidang untuk menyampaikan permohonannya yang akan didengarkan oleh majelis hakim.
Pihak termohon dan terkait akan turut diundang juga untuk dimintai keterangan supaya keterangan yang diperoleh MK seimbang. “Itu menjadi pertimbangan MK, MK sudah bisa memastikan berdasarkan fakta sidang, apakah permohonan itu memenuhi syarat ketentuan undang-undang atau tidak,” jelas Jubir MK.
Jika tidak memenuhi maka ketentuan MK, maka pada 30 Maret MK akan menggelar pengucapan putusan bahwa keputusan tersebut dismisal.
Dalam kesempatan yang sama awak Zonasultra.com bertemu dengan kuasa hukum Rasak-Haris, Syahiruddin Latief yang sedang mengambil ARPK. Gugatan Rasak-Haris teregistrasi NOMOR 26/PHP.KOT-XV/2017.
“Tanggal sidangnya nanti dihubungi MK lewat SMS, jadi kita belum tahu jadwal sidangnya,” ujar Syahiruddin usai mengambil ARPK di MK.
Sedangkan permohonan Pilkada Bombana, Kasra – Man Arfa teregistrasi NOMOR 34/PHP.BUP-XV/2017. Untuk permohonan Buton Selatan dan Buton Tengah juga telah resmi tergistrasi di MK. (A)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Jumriati
