ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Kolut) seakan tidak dianggap oleh pemerintah kabupaten setempat.
Pasalnya, beberapa program pemerintahan Ruksamin-Raup pasca dilantik April 2016 lalu tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD Konut sebagai wakil rakyat.
Wakil Ketua II DPRD Konut, I Made Tarubuana, mengungkapkan bahwa sebagai legislator yang menjadi mitra kerja pemda, dirinya tidak mengetahui secara resmi jika pemerintah memiliki program tersebut.
“Mengenai kampung Inggris secara resmi kita tidak pernah bahas itu, itu yang bikin kita tidak bisa menjawab,” ujar I Made Tarubuana, Senin (13/3/2017).
Diakuinya, program kampung Inggris, Bupati Ruksamin pernah menyampaikan dalam rapat paripurna. Namun, secara resmi program di dunia pendidikan itu tidak pernah masuk dalam pembahasan legislatif. Sehingga, kegiatan tersebut dalam segi penganggaran tidak masuk dalam APBD.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, program yang dibuat tanpa membebani anggaran APBD sah-sah saja. Namun, konteks pertanggungjawaban keuangan kepada publik itu yang patut dipertanyakan.
“Secara kelembagaan kita tidak mau tau, karena sistem penganggaran tidak pernah disampaikan ke kami, bersumber dari apa dan berapa besaran nilai yang diberikan kepada tenaga pengajar. Kita tidak pernah tau, secara tekhnis kami tidak tau,” katanya yang diamini Ketua Komisi C Samir.
Dirinya menambahkan, selain program kampung Inggris yang tidak pernah dibahas di meja DPRD secara resmi, dua program lainnya juga tidak pernah dikonsultasikan apalagi dilaporkan secara resmi kepada wakil rakyat. Diantaranya, program penanaman singkong gajah dan penanaman jagung.
“Saya sudah katakan tadi, barang ini kita tidak pernah bahas secara resmi di DPR. Jadi masalah itu jangan dipertanyakanlah sama kita, artinya kampung Inggris, singkong gajah bahkan jagung belum pernah dibicarakan di DPRD,” tukasnya. (B)
Reporter : Murtaidin
Editor : Kiki
