ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Menanggapi keluhan calon perawat desa yang harus merogok kocek dalam-dalam biaya pengurusan Nomor Induk Registrasi Anggota (Nira) sebesar Rp 620 ribu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Konawe, angkat bicara menanggapi opini publik yang berkembang.
Sekertaris DPD PPNI Konawe, Armia Rahayu menjelaskan biaya tersebut bukanlah untuk pembayaran administrasi berkas calon perawat desa, tetapi dana itu merupakan kewajiban setiap anggota PPNI untuk membayar iuran keanggotaan.
“Dari Rp 620 ribu itu, yang masuk di DPD PPNI Konawe hanya Rp 50 ribu. Selebihnya masuk ke DPP PPNI, DPW, dan DPK. Jadi biaya yang dibayarkan itu tidak ada hubungannya dengan perekrutan calon perawat desa, sebab program ini tidak memungut biaya seperpun dari pencari kerja,” Kata Armia di kantor Dinas Kesehatan Konawe, Jum’at (17/3/2017)
Kabid Perencanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Konawe itu mengaku posisi PPNI hanyalah pendamping, sebab dengan adanya undang-undang keperawatan yang mengharuskan tenaga perawat yang bisa dipekerjakan dalah perawat yang berkompetensi, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat Kompetensi.
Syarat pengurusan STR per 2016 lanjutnya, calon perawat harus mengikuti Uji Kompetensi (Ukom) serta memiliki Nira, jika tidak memiliki hal tersebut, maka yang bersangkutan tidak bisa memiliki STR.
“Itupun belum tentu lulus, kemudia kenapa harus masuk keanggotaan PPNI? mereka ini akan bertugas di desa, menagani pasien komunitas makanya mereka harus benar-benar memiliki kemampuan yang mumpuni, selain itu jika ada hal-hal yang tidak diinginkan para perawat ini bisa mendapatkan bantuan hukum dari PPNI,” imbuhnya.
Ia mengatakan, untuk calon perawat desa yang belum terdaftar dikeanggotaan PPNI pasti akan merasa berat dengan biaya tersebut. Menurutnya, iuran tersebut adalah yang paling murah dibandingkan dengan DPD PPNI lainnya yang mewajibkan anggota membayaran iuran selama 5 tahun, sebab PPNI Konawe hanya mewajibkan iuran selama 2 tahun saja.
(Baca Juga : Wow, Biaya Pengurusan Berkas Calon Perawat Desa Capai Ratusan Juta Rupiah)
“Sebenarnya kita membantu mereka dengan memberikan pendampingan. Ibaratnya kita mempasilitasi mereka untuk mendapatkan SIM saat untuk kelancaran berkendara, sebab jika tidak memiliki SIM mereka bisa saja kena tilang,” Jelasnya.
Terkait dengan dana pelatihan Basic Trauma Cardia Life Suport (BCTLS) sebesar Rp 2,5 juta, Armia mengaku jika kegiatan itu diselenggaran di Kota Kendari dengan mendatangkan pemateri dari Jakarta, dan panitia penyelenggara bukanlah PPNI Konawe tetapi PPNI Kota Kendari. (B)
Reporter : Restu Tebara
Editor : Tahir Ose
