Panas Dingin di Gelanggang Pilgub Sultra
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Catatan kekalahan Amirul Tamim dimulai saat gagal mengantar adiknya Amril Tamim untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Baubau pada 2012. Pada tahun yang sama ia juga kalah dalam pemilihan gubernur sebagai 02 mendampingi Buhari Mata.
Diamnya Amirul saat ini yang sudah dipinang Asrun boleh jadi dipengaruhi oleh salah satu tugas akbarnya di DPR RI untuk memperjuangkan pemekaran Kepulauan Buton. Pilihannya sederhana, tetap berjuang untuk pemekaran hingga akhir masa jabatan 2019 ataukah nanti diperjuangkan lagi ketika menjabat wakil gubernur, sebuah kursi yang belum tentu diraih.
Faktor X Percaturan Politik
Dalam dunia politik faktor X atau kondisi tak terduga ibarat bencana alam yang dapat diramal dengan hasil akhir jitu atau meleset. Jelang Pilgub 2018, ada tanda-tanda faktor X yang akan mengubah peta kekuatan dan pola strategi percaturan. Apalagi kalau bukan masuknya KPK di Kota Kendari.
Selama Juli 2017 lalu, KPK menyambangi beberapa instansi pemerintah Kota Kendari diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor PDAM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Sekretariat DPRD Kota Kendari.
Diketahui, kedatangan KPK untuk mengumpulkan informasi perihal proyek jalan lingkar kota sepanjang 40 km yang menghubungkan Jalan Budi Utomo dengan gerbang Puuwatu menuju Pelabuhan Bungkutoko. Selain itu, yang ditelusuri KPK adalah proses persetujuan DPRD terhadap penyertaan modal PDAM Kendari tahun 2011.
“Mereka (KPK) akan fokus pada batas kewenangannya, misalnya menyangkut kerugian negara minimal Rp 1 miliar oleh penyelenggara negara, berarti kan (yang diincar) kalau ngga walikota, bupati, gubernur. Kalau kepala dinas mereka ngga mau pasti dilimpahkan ke kejaksaan atau kepolisian,” tutur Anggota Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto di Kendari, Kamis (3/8/2017).
Sejak kedatangannya pada Juli lalu, hingga September ini belum ada lagi kabar perkembangan KPK. Jika benar yang ditarget adalah “dosa-dosa” Asrun selama memimpin Kota Kendari maka dapat dibayangkan kasus itu akan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Menilik pada pola penyelidikan kasus Nur Alam, butuh waktu sekitar 10 bulan sejak pemeriksaan awal pejabat pemprov baru kemudian Nur Alam ditetapkan tersangka.
Faktor X lainnya bisa saja muncul dari Demokrat dan Golkar, dua partai besar yang memiliki daya untuk membentuk poros baru. Pada Pilwali Kendari 2017 kedua partai ini memberi efek kejut dengan memunculkan figur yang pada tahap awal tidak pernah bersosialisasi maupun mendaftar di partai politik.
Ketika itu Demokrat tiba-tiba mendorong kadernya Suri Syahriah Mahmud sebagai calon wakil walikota mendampingi Mohammad Zayat Kaimuddin. Sedangkan Golkar tak memberi pilihan Abdul Rasak, selain berpasangan dengan Haris Andi Surahman.
Namun apakah pola itu akan kembali terulang? Hanya Ridwan Bae dan Ketua Demokrat Sultra Muhammad Endang yang mungkin lebih tahu. Yang pasti Golkar tak melakukan penjaringan calon gubernur sehingga akan lebih ringan memunculkan figur baru sedangkan Demokrat memiliki beban berat karena melaksanakan proses penjaringan dan ada pungutan biaya.
Pandangan Pakar
Pakar Komunikasi politik Najib Husen mengatakan memang ada kemungkinan hanya tiga pasangan calon gubernur namun potensi head to head (dua pasang) cukup besar. Tiga partai dominan PAN, Golkar, dan Demokrat akan menjadi poros dan menentukan arah Pilgub.
“Kalau Partai Demokrat bersatu dengan PAN maka ada kemungkinan terjadi head to head. Tapi kalau Demokrat tidak mendukung PAN maka bisa jadi tiga calon. Kalau Golkar saya lihat ke Ali Mazi-Lukman. Jadi memang Demokrat yang menentukan bola hari ini apakah head to head atau tiga pasangan,” ujar Najib yang juga akademisi UHO, awal September 2017 ini.
Melihat konstelasi politik terkini, semua calon berpotensi untuk menang tapi pertarungan yang paling menarik menurut Najib ketika terjadi head to head antara Asrun-Amirul dan Ali Mazi-Lukman. Pertemuan head to head yang mempertemukan pasangan ini akan menjadi pertarungan paling ideal. Alasannya masing-masing memiliki kekuatan yang hampir sama.
Lanjut Najib, kekuatan besar Ali Mazi dikerenakan pernah menjabat gubernur dan ketokohannya sebagai figur kepulauan sedangkan Asrun mampu mengisi pos-pos yang ada dengan jejaring politiknya. Jika kedua pasang itu bertarung maka selisih keunggulan sangatlah tipis dan sulit diprediksi siapa pemenangnya. Apalagi masing-masing kantung suara beririsan. Misalnya Asrun dan Lukman akan berebut suara daratan begitu pula Ali Mazi dan Amirul berebut suara kepulauan.
Riwayat kekalahan Ali Mazi di Pilgub 2007 dan 2012 tidak akan begitu berpengaruh, apalagi kekalahan di 2012 lebih disebabkan tidak dapat pintu partai. Kata Najib, jika Ali Mazi mendapatkan pintu di Pilgub kali ini maka menjadi sinyal yang membahayakan untuk Asrun.
“Bisa saja Asrun juga menggunakan cara seniornya Nur Alam bagaimana supaya Ali Mazi dan Lukman ini tidak mendapat pintu. Asrun dan Amirul itu lebih yakin untuk menang ketika berhadapan dengan Rusda-Sjafei dibanding harus bertemu Ali Mazi-Lukman,” tutur Najib, Doktor Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada (UGM).
Dengan kekuatan yang hampir sama tersebut, maka yang akan menentukan adalah bagaimana mesin politik bekerja. Sebab Ali Mazi-Lukman dan Asrun-Amirul memiliki elektabilitas (tingkat keterpilihan) yang baik.
Kemungkinan bersatunya PKS dan PDIP untuk membangun poros baru sangat kecil peluangnya. Menurut Najib, kecenderungan di Pilgub kali ini dari pada harus tampil satu kekuatan baru, partai-partai yang memiliki sedikit kursi akan bergabung ke partai yang dominan.
Figur kuat lain yang bisa muncul di pintu pencalonan untuk menantang pasangan Asrun-Amirul dan Ali Mazi-Lukman adalah Bupati Muna Rusman Emba karena memiliki kedekatan dengan Golkar dan Ridwan. Selain itu, ada kemungkinan Ketua Demokrat Sultra Muhammad Endang juga bisa muncul di pintu pencalonan. (A* Selesai)
(Berita Terkait : Panas Dingin di Gelanggang Pilgub Sultra Part 1)
(Berita Terkait : Panas Dingin di Gelanggang Pilgub Sultra Part 2)
Catatan: Muhammad Taslim Dalma
Editor: Jumriati
