ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pengembang Indonesia (PI) kini hadir di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk membangun perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengembang Indonesia (PI) Sultra Muhammad Kobar mengatakan, target PI dalam membangun perumahan sebanyak 6.000 unit, dengan minimal 3.200 unit di tahun ini. Pihaknya, menargetkan jumlah tersebut, karena dewan pimpinan pengurus pusat mempermudah dalam mendapatkan bahan bangunan. Hal itu tentu memudahkan pihaknya dalam membangun.
Untuk Sultra, pihaknya baru membangun di Kota Kendari. Terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Baruga, Kecamatan Kambu, Kecamatan Andounohu, Kecamatan Wuawua, Kecamatan Puwatu, dan Kecamatan Abeli.
“Harapannya semoga masyarakat yang belum mempunyai rumah, dengan adanya PI bisa memiliki rumah dengan mudah,” kata dia saat diwawancarai di Hotel Zahra Syariah Kendari, Senin (25/9/2017).
Sementara, Sekretaris Kota Kendari Alamsyah Lotunani menuturkan, pemerintah Kota Kendari mendukung peran PI untuk membangun perumahan yang berkualitas. Karena salah satu tugas pemerintah memberikan pelayanan publik seperti memenuhi hak masyarakat memperoleh perumahan.
“Mereka hadir ini kan untuk mendukung, jadi kita beri fasilitas kepada mereka. Nah tentu kendala-kendala yang mereka alami, harus bicarakan,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Pengembang Indonesia, Barkah Hidayat mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan dapat dilakukan pada satu hektar satu kecamatan. Walaupun terdapat masalah seperti perizinan, lahan, dan akses perbankan, PI daerah harus bisa menyelesaikan masalah yang ada.
“Kemarin kita kunjungan ke beberapa lokasi, setelah itu kita diskusikan, nanti kita inventarisir masalah teman-teman cari jalan keluarnya,” tambahnya.
Dia melihat peluang di Sultra sangat bagus, dari sisi lokasi sangat strategis karena dekat dengan perkotaan dan dari sisi kebutuhan masyarakat. Kalau punya target 3.000 unit rumah, dia yakin bisa diatasi dan tercapai. Selama diberi fasilitas oleh perbankan dan pemerintah daerah.
“Ini saya pikir lebih terukur dari sisi pembiayaan, dari sisi target, dari penanganan. Dan pemerintah dari sini bisa mengukur juga, berapa yang bisa dihasilkan,” tutupnya. (B)
Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Kiki
