ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) Kabupaten Konawe Utara, yang anggaranya bersumber dari APBD setempat mulai dipertanyakan sejumlah sekolah. Pasalnya, anggaran sekolah yang diperuntukkan bagi SD dan SMP itu baru dicairkan pada triwulan pertama 2017. Sementara triwulan dua, tiga dan memasuki triwulan ke empat ini belum kunjung direalisasikan.
Salah satu kepala sekolah di Konawe Utara yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Bosda untuk triwulan dua dan tiga hingga kini belum ada informasi dari Dinas PK kapan akan direalisasikan.
“Belum ada informasi dari atas (Dinas PK). Sudah akhir bulan Sepetember ini belum. Apakah bulan sepuluh atau akhir tahun itu belum ada. Kita tunggu saja informasinya,” katanya, Selasa (26/9/2017).
Padahal lanjut dia, anggaran Bosda sangat dibutuhkan oleh sekolah yang dipimpinnya untuk membiayai kegiatan ekstrakulikuler. Dengan kondisi ini, kegiatan operasional sekolah juga terhambat.
“Kita harapkan dana itu segera dicairkan agar kegiatan dapat segera berjalan,” harapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut, Safrin mengatakan bahwa program Bosda yang melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dianggarkan selama setahun.
“Yang jelasnya kalau sudah pernah dicairkan akan dicairkan lagi. Tidak ada prosedur penganggaran kegiatan itu dianggarkan hanya satu atau tiga bulan. Wajib diselesaikan dalam satu kesatuan,” kata Safrin.
Namun, politisi asal partai Golkar ini mempertanyakan sisi pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan baik kepala sekolah maupun dinas terkait pada anggaran triwulan pertama yang telah dicairkan pada bulan Februari-Maret 2017 lalu.
“Kalau saya yang saya soroti dari sisi administrasi. Bisa jadi administrasi mereka tidak bagus. Tapi yang jelas dari sisi anggaran harus selesai. Tidak ada penganggaran hanya sepotong-sepotong,” ujarnya.
Selaku wakil rakyat, Safrin mempersilahkan para kepala sekolah untuk mengadukan hal tersebut ke DPRD melalui Komisi C yang membidangi pendidikan, sehingga pihaknya dapat mengetahui secara jelas penyebab belum terealisasikannya Bosda triwulan ke dua dan ketiga.
“Kalau ini tidak segera dicairkan kan bisa menghambat proses pendidikan kita,” tutup Safrin.
Hingga berita ini diterbitkan, pengelola Bosda Dinas PK Kabupaten Konawe Utara, Suaib saat dikonfirmasi, nomor selulernya tidak aktif. (B)
Reporter : Murtaidin
Editor : Kiki
