RAPAT KERJA – Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pagu anggaran KKP untuk tahun 2018 sebesar Rp 7,28 triliun. Pihaknya akan memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta petambak garam.
“Program pada Dirjen Perikanan Tangkap sebesar Rp 1,2 triliun, di dalamnya kami mengusulkan adanya bantuan kapal dan kapal angkut,” kata Menteri KKP, Susi Pudjiastuti kepada Komisi IV DPR RI di Senayan, Kamis (19/10/2017).
Susi menjelaskan pola penyebarannya untuk kapal berukuran kecil diperuntukan provinsi kepulauan sementara kapal 20 GT diperuntukan wilayah perbatasan yang rawan dengan pencurian ikan. Sedangkan kapal angkut dimaksudkan untuk membawa hasil perikanan wilayah terpencil untuk masuk tol laut sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan nelayan.
“Pengelolaan kapal-kapal tersebut akan dilakukan oleh koperasi perikanan dengan off taker BUMN perikanan dan juga OPT yang dapat menjaga stabilisasi harga dan kemampuan membeli hasil tangkapan nelayan,” lanjut Susi.
Sementara itu banyak catatan dari anggota Komisi IV terkait pengadaan kapal. Komisi IV sepakat tidak melanjutkan pengadaan kapal atau moratorium melihat pengalaman dua tahun belakangan ini. Sebelumnya KKP mendapat opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pada tahun anggaran 2016 yang penyebab utamanya adalah pengadaan kapal.
Meski sempat terjadi disclimer, anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Umar Arsal masih berharap program bantuan kapal ini.
“Terkait bantuan kapal, terus terang sebagai wakil daerah provinsi kepulauan sangat mengharap banyak bantuan untuk nelayan,” kata Umar Arsal dalam rapat kerja.
Ia mengaku dilematis mendengar paparan rekan-rekannya terkait kondisi pengadaan kapal tahun 2016-2017. “Saya khawatir kalau persoalan ini tidak selesai, tapi di satu pihak saya harus memperjuangkan kepentingan rakyat yang saya wakili dan sangat mengharap bantuan untuk nelayan,” sambung Umar.
Apalagi wilayah Sultra yang merupakan provinsi kepulauan tentu saja akan sangat membantu jika ada bantuan kapal nelayan. “Tapi kalau ada jaminan dari Ibu Menteri bahwa tidak akan terulang dan ini akan selesai, saya rasa ini solusi baik,” tutup politisi Demokrat ini. (A)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
