UNJUK RASA – Ketua Komisi I DPRD Kolaka Musdalim Zakir bersama puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU setempat, Kamis (26/10/2017). Dalam aksinya, mereka menuding rekruitmen PPK tidak sesuai prosedur. (Abdul Saban/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (26/10/2017). Dalam aksinya, mereka menuding rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak sesuai prosedur dan tidak transparan.
Koordinator aksi Muslim Zakir mengatakan, proses rekrutmen PPK yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu terindikasi terjadi kecurangan. Hal itu dibuktikan dengan daftar calon PPK yang telah dinyatakan tes tertulis pada 24 Oktober lalu, namun tidak tertera pada daftar hadir.
“Kami punya bukti bahwa proses rekrutmen PPK tidak transparan. Diantaranya di kecamatan Baula, dan kecamatan Iwoimendaa itu ditemukan calon PPK yang dinyatakan lulus tes tertulis sementara peserta tersebut tidak mengikuti tes,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kolaka, Musdalim Zakir yang juga ikut dalam aksi tersebut meminta pihak KPU Kolaka membuka hasil tes seleksi PKK itu secara transparan.
Ia menuding, seleksi PPK yang dilakukan oleh KPU Kolaka itu tidak sesuai prosedur. Misalnya, pada pelaksanaan tes tertulis, seharusnya pihak KPU menyertakan standar nilai yang ditetapkan agar diketahui oleh publik, namun hal itu tidak dilakukan. Ironisnya, hasil tes peserta telah dibakar oleh panitia.
“Kalau hasil tes sudah dibakar, lantas pertanggung jawaban kalian apa kalau nantinya ada yang menanyakan,” tanya Musdalim.
Selain itu lanjut Musdalim, indikasi terjadinya pelanggaran pada proses rekrutmen PPK kembali menguat karena ditemukan calon PPK yang tidak terdaftar pada daftar hadir namun dinyatakan lulus tes. Sementara, dalam tata tertib menyebutkan bahwa peserta diwajibkan mengisi daftar hadir.
Karena itu, dia menuntut agar komisioner KPU Kolaka diganti karena dinilai sudah memberikan pembodohan kepada masyarakat.
“Pemilihan PPK ini aneh, kalian yang membuat aturan namun kalian juga yang langgar. Dan ingat temuan ini akan kami tindak lanjuti sampai ke DKPP karena pelanggaran ini sangat fatal,” tandas Musdalim.
Menanggapi hal itu, komisioner KPU Kolaka, Nur Ali mengatakan, proses rekrutmen sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan PKPU. Dia juga menolak berkomentar banyak atas tuntutan massa yang menginginkan hasil tes kemarin dilakukan secara transparan.
“Proses rekrutmen sudah kami lakukan sesuai mekanisme. Kalaupun ada kekeliruan, KPU siap membenahi,” ujarnya. (*)
Penulis: Abdul Saban
