Kisruh di DPP, Golkar Konsel Belum Terima Dana Bantuan Parpol

Kisruh di DPP, Golkar Konsel Belum Terima Dana Bantuan Parpol
Irham Kalenggo

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO- Belum tuntasnya persoalan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat  Partai (DPP) Golongan Karya (Golkar) ternyata berdampak pada agenda politik yang ada di ke pengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara  (Sultra)

Kisruh di DPP, Golkar Konsel Belum Terima Dana Bantuan Parpol
Irham Kalenggo

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD partai berlambang beringin itu, Irham Kalenggo. Dia mengatakan, prinsipnya di tingkat DPD II tidak ada masalah seperti yang terjadi di kepengurusan pusat. Namun demikian, apabila tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak pada agenda politik jangka panjang.

“Untuk tahun ini dampaknya adalah karena kami belum komunikasi dengan pemerintah daerah misalnya ada dana bantuan Partai Politik (Parpol), apakah dengan kevakuman kepengurusan kami di Jakarta ini masih bisa dicairkan anggarannya atau tidak karena itu menujang pada kegiatankegiatan partai,” jelasnya diruang kerjanya. Rabu (13/1/2016)

Selain itu, belum dilantiknya kepengurusan DPD Golkar Konsel yang baru mengakibatkan lambatnya pembentukan kepengurusan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa.

Tidak hanya itu, pihaknya juga harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk persiapan pemilihan legislatif tahun  2019 mendatang

“Langkah yang harus kita lakukan adalah menyusun instrumen kita di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan dan lainnya. Kemudian menyiapkan kader untuk berkompetisi kedepan,” ujar Ketua DPRD Konsel itu

Menurutnya, bila mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melegitimasi kepengurusan Riau arahnya sudah jelas yakni Musyawarah Nasional (Munas) Bali

“Cuma kalau ada kesepakatan dengan elit politik yang lain dalam arti mencari cara lain untuk berdamai maka segeralah dilakukan,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan, Ketua Harian DPD Golkar Konsel, Samsu. Menurutnya, terkait dengan hiruk pikuk kepengurasan pusat, sama sekali tidak mempengaruhi perpolitikan dikabupaten tersebut.

“Kepengurusannya tetap berjalan apa adanya, kemudian juga bahwa pada prinsipnya kita sebagai pengurus tetap menghormati dan menghargai proses-proses yang tengah berlangsung,” katanya

Namun, ia berharap polemik-polemik yang terjadi segera berakhir agar tidak menimbulkan konflik elit yang berkepanjangan.

 

Penulis : Irfan Mualim

Editor : Rustam

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini