PEMKOT WTP – Para kepala daerah yang meraih penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan berfoto bersama Plt Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Saleh Lasata dan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sultra Ririn Kadariyah sesaat setelah menerima piagam penghargaan di Hotel Zahra Kendari, Selasa (14/11/2017). (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sebanyak 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016.
Penyerahan opini ini diberikan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sultra Saleh Lasata kepada perwakilan masing-masing daerah dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Triwulan III di Zahra Hotel Kendari, Selasa (14/11/2017).
Kesebelas kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Konawe, Konawe Selatan (Konsel), Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Buton, Baubau, Kendari, Wakatobi, Muna, Muna Barat, dan Bombana.
“Pemprov juga dapat WTP ya, dan ini 4 kali berturut-turut, kita bersyukur,” ungkap Saleh Lasata.
Dengan adanya raihan ini, setidaknya Provinsi Sultra mendapatkan insentif pada tahun ketiga 2015 sekitar Rp50 miliar, sedangkan untuk kali ini hanya sekitar Rp20 miliar.
Menurut Saleh, raihan WTP ini membuktikan jika tata kelola anggaran di daerah sudah dapat diraih dengan hasil yang baik.
Sementara 6 kabupaten yang tidak mendapatkan WTP adalah Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), Konawe Kepulauan (Konkep), Konawe Utara (Konut), Buton Utara (Butur), dan Kolaka Timur (Koltim).
Untuk daerah yang tidak mendapatkan penghargaan, mantan Bupati Muna dua periode itu menegaskan jika hal tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus bekerja dengan baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Terutama bagi daerah pemekaran baru.
“Masalah kepemilikan aset dan inventarisirnya itu biasa masih ditemukan antara induk dan daerah pemekarannya,” pungkas Saleh Lasata.
Plt Bupati Buton La Bakry saat dikonfirmasi menjelaskan jika Kabupaten Buton sudah mendapatkan penghargaan WTP dari Kemenkeu sebanyak empat kali.
“Iya ini hasil kerjasama kami bersama pa Umar dan kami buktikan. Intinya pengeloaan keuangan wajib dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ujar La Bakry.
Di tempat yang sama, Wali Kota Kendari ADP mengatakan sangat bersyukur atas perolehan predikat WTP dari Kementerian Keuangan. Bahkan dirinya berjanji akan terus memperbaiki sistem tata kelola keuangan Pemkot Kendari agar predikat WTP dari BPK selama empat kali berturut-turut terus dipertahankan.
“Saya sangat optimis dapat lagi, malah penyerapan anggaran Insyaallah lebih maksimal lagi di tahun 2018. Target saya paling tidak untuk capaian penyerapan anggaran kami di triwulan kedua dan ketiga ini paling tidak sudah bisa 70 persen. Mudah-mudahan bisa maksimal,” tutupnya. (B)
Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati
