ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Program pengadaan kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinyatakan moratorium pada 2018 nanti. Hal ini lantaran terjadi disclaimer atau opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pada tahun anggaran 2016 yang penyebab utamanya adalah pengadaan kapal
Kendati demikian, Anggota DPR RI Umar Arsal mengatakan bahwa pengadaan kapal untuk angaran 2017 tengah diupayakan agar Sulawesi Tenggara (Sultra) turut dapat bantuan kapal.
“Untuk anggaran yang 2017 masih ada peluang kami bantu untuk daerah yah, memang tahun 2018 itu ada moritarium sambil menunggu hasil evaluasi pengadaan kapal 2016-2017 selesai,” terang Umar Arsal saat ditemui di kantornya, Gedung DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017).
Sementara proyek pengadaan kapal tahun 2017 diperkirakan akan diberikan kepada nelayan pada awal tahun 2018.
“Inshaallah kita dapat, sudah kita usulkan dan ada celah untuk dapat. Mungkin diserahkan di awal 2018, itu proyek 2017 agak mundur tapi tidak apa-apa,” lanjut anggota Komisi IV DPR RI ini.
Pada reses beberapa hari lalu, Umar Arsal sendiri mengunjungi Wakatobi untuk meninjau langsung masyarakat nelayan di sana. Ia pun berdialog dan melihat-lihat peluang dari sektor perikanan maupun potensi wisata.
“Kita melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti pabrik es, nelayan kapal tangkap, dan kita juga data objek-objek wisata yang akan kita kembangkan,” jelas politikus Demokrat ini. (B)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
