AKSI UNJUK RASA – Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan Desa Wasempala (FPPDW), kecamatan Wabula, kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Kamis (16/11/2017). (Nanang Suparman/ZONASULTTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, PASARWAJO – Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan Desa Wasempala (FPPDW), kecamatan Wabula, kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Kamis (16/11/2017).
Unjuk rasa itu merupakan aksi tandingan atas demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Penyelamat Desa Wasampela (FA-DEWA) terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) setempat, La Karudini. Demontrasi FA-DEWA yang dilakukan beberapa waktu lalu itu berujung dengan pelaporan La Karudini ke Kejari Buton.
Aksi balasan yang digelar oleh FPPDW kali ini meminta pihak Kejari Buton untuk mempertimbangkan kembali laporan FA-DEWA yanf merekomendasikan Inspektorat Pemda Buton untuk memeriksa dan memverifikasi pengelolaan DD serta ADD tahun 2015-2016 yang dididua diselewengkan oleh La Karudini, karena laporan itu dinilai tidak memiliki bukti dan landasan hukum yang jelas.
Koordinator aksi FPPDW Takim menilai, gerakan yang dilakukan oleh FA-DEWA pekan lalu itu yang hanya berdasarkan asumsi dan kepentingan politik segelintir orang terkait rencana perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Wasempala nanti.
“Kami datang memberikan pandangan objektif dan informasi sesuai fakta lapangan kepada pihak Kejari Buton sehingga tidak menerima informasi secara sepihak,” kata Takim.
“Kami dengan tangan terbuka, berharap dari penegak hukum untuk objektif serta turun mensurvei secara langsung di lapangan untuk melihat fakta fakta pembangunan,”tambahnya.
Masa pengunjuk rasa FPPDW akhirnya diterima oleh Kepala Seksi Intelejen Kajari Buton, Tabrani. Dalam keaempatan itu, dia berjanji akan mengklasifikasi polemik itu kepada kedua belah piah.
“Kita akan klasifikasi dan turun langsung kelapangan untuk memastikan kebenarannya,” Kata Tabrani ketika berdialog bersama masyarakat Desa Wasampela, diruang kerjanya.
Diberitakan sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam FA-DEWA menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton, Mereka meminta Kajari Buton untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD oleh kadesnya.
Massa FA-DEWA menilai, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan DD dan ADD tahun 2015-2016 di desa itu. Diantaranya adalah, pembangunan tambatan perahu yang pekerjaannya belum rampung, bahkan tidak kelihatan lagi bentuk fisiknya. (C)
Reporter : Nanang Suparman
Editor : Abdul Saban
