ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Haerul Saleh sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar dihabiskan untuk biaya belanja pegawai.
Dalam penyataannya itu, Sri Mulyani menyebutkan, pada tahun 2016 sebesar 70,9% dari total APBD di provinsi digunakan untuk belanja pegawai dan hal ini meningkat tiap tahunnya.
“Itu memang benar, saya setuju pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa anggaran 70,9 % APBD digunakan hanya untuk belanja pegawai,” kata Haerul saat dikonfirmasi di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).
Haerul menuturkan, tugas pegawai melayani masyarakat, selama pegawai itu melayani masyarakat secara maksimal itu pasti akan berefek baik. Masalahnya, lanjutnya, dari 70 persen tersebut paling hanya 30 persen yang efektif yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sebetulnya kalau kita bicara belanja pegawai itu bicara tentang efektifitas anggaran maksimal digunakan atau tidak,” kata politisi Gerindra ini.
Sejatinya Kementerian Keuangan yang memiliki otoritas keuangan seharusnya berani memangkas anggaran yang dianggap itu tidak efektif. Namun hal tersebut jangan dilakukan di tengah-tengah proses anggaran.
“Jangan nanti ditengah jalan itu dipotong, itu malah membuat Pemda serba salah, mau menggunakan uang takutnya anggaran dipotong mau tidak digunakan nanti hangus,” jelas anggota Komisi XI ini.
Pihaknya menegaskan sepakat dengan Menteri Keuangan, hanya saja Sri Mulyani memiliki kesempatan melakukan perbaikan pada saat pengusulan anggaran yang dilakukan oleh setiap daerah.
“Kedepan harus dilakukan banyak perbaikan terhadap usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pemda, penyesuaian perencanaan nasional di Bappenas dikaitkan dengan kesiapan anggaran harus dimatangkan,” tutupnya. (B)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Abdul Saban
