ZONASULTRA. COM, RUMBIA – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali melelang jabatan di lingkup eselon II Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada 37 pejabat yang ikut memperebutkan sebelas kursi OPD.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Burhanuddin A HS Noy mengatakan, terdapat 11 Dinas yang diperebutkan oleh 37 pejabat eselon III.
” 11 dinas dan badan ini sudah dimasukkan ke badan Kepegawaian Negara (BKN), dan sudah mendapat persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan direstui pula oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” terang Burhanuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/12/2017) sore.
Lanjutnya, 37 jumlah pendaftar dari eselon III itu telah memenuhi syarat pengganti eselon II. Saat ini pihalnya baru selesai melakukan seleksi. Proses seleksi diuji oleh lima orang dari panitia seleksi (Pansel).
Seleksi tersebut dilakukan melalui tahapan wawancara untuk mengetahui sejauh mana kompetensi. Hasil wawancaranya dipilih berdasarkan ranking satu, dua dan tiga.
“Itu yang kita masukkan ke tim assesment (pemeriksa) dari BKN, kami akumulasi dengan hasil seleksi pansel. Belum tentu yang kita usulkan itu sesuai dengan penilaian dari tim pemeriksa, karena bisa saja yang mendapat posisi pertama saat pemeriksaan awal, BKN merubahnya menjadi posisi ketiga atau kedua atau bisa saja tidak ada yang lulus seleksi, jika terjadi demikian akan terjadi seleksi ulang.,” paparnya.
Mantan Kadis perhubungan provinsi Sultra menambahkan bahwa perebutan satu kursi OPD itu ada yang mencapai tiga, empat bahkan 10 orang pendaftar.
Saat seleksi, pihaknya menguji soal teknis penulisan makalah apa sudah sesuai visi misi atau belum. Kemudian, kemampuan menjelaskan
Makalahnya sesuai dengan jabatan yang diinginkan
“Kami benar-benar teliti menguji mereka, bagaimana caranya mau jadi Kadis kalau tidak berkompetensi tutupnya.
Berikut 11 OPD yang akan direbut 37 pendaftaran yakni
1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabuoaten Bombana
2. Dinas Perhubungan
3. Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) .
4. Dinas Sosial
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
7. Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Badan keuangan daerah.
9. Asisten Administrasi Umum.
10. Staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.
11. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. (B)
Reporter : Muh Jamil
Editor : Kiki
