ZONASULTRA.COM, KENDARI – Masa pemerintahan Nur Alam-Saleh Lasata (Nusa) tinggal menghitung hari. Pada 18 Februari 2018 nanti, jabatan keduanya akan resmi berakhir. Tentu 10 tahun bukan waktu yang singkat bagi pasangan ini menata pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Berbagai terobosan program telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama dua periode, 2008–2013 dan 2013–2018. Periode kedua, Nusa mencetuskan visi ingin mewujudkan Sultra menjadi daerah yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
Dalam berbagai kesempatan Nur Alam selalu menyampaikan bahwa dirinya bersama Saleh Lasata telah mengeluarkan seluruh kemampuan agar 2,5 juta penduduk di Bumi Anoa bisa sejahtera dan merasakan pemerataan pembangunan di segala aspek kehidupan.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Dari segi pengelolaan keuangan daerah, Nusa berhasil membawa Sultra meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 hingga 2017. Sebelumnya pada tahun 2008–2009 Sultra mendapatkan opini disclaimer yang kemudian tahun 2010 hingga 2012 naik ke posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
WTP – Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sjafrudin Mosii menyerahkan secara langsung laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kepada Gubernur Sultra Nur Alam, dan Ketua DPRD Abdurrahman Saleh. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sultra di gedung paripurna DPRD Sultra, Jumat (16/6/2017) sore. (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tahun 2013 hingga 2018 pun terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 periode kedua Nusa, APBD Sultra berada pada posisi Rp2,1 triliun, 2014 Rp2,4 triliun, 2015 Rp2,6 triliun, 2016 sedikit mengalami penurunan ke angka Rp2,5 triliun. Tahun 2017 APBD kembali naik ke angka Rp3,2 triliun dan APBD 2018 ditetapkan sebesar Rp3,5 triliun.
Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sultra dari 2013 hingga 2015 pun mengalami peningkatan dari Rp515 miliar, Rp600 miliar dan Rp667 miliar.
Pertumbuhan ekonomi Sultra juga menunjukkan angka yang cukup fantastis yakni berada di atas angka nasional. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Sultra berada di angka 6,8 persen, 2016 6,2 persen dan tahun 2017 6,5 persen. Sultra bahkan pernah berjaya pada tahun 2012 dengan menembus angka dua digit 11,21 persen.
Pendidikan dan Peningkatan SDM
Meningkatkan SDM di sektor pendidikan, Nusa mencetuskan program Cerdas Sultraku dan penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Dalam kurun waktu 2008–2015 Nusa telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp506 miliar untuk BOP dan Rp26 miliar untuk Cerdas Sultraku sejak tahun 2011-2015.
Total penerima beasiswa Cerdas Sultraku sebanyak 2.012 orang yang tersebar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Halu Oleo Kendari dan Universitas Gajah Mada (UGM) .
Peningkatan SDM pemerintahan juga telah dibuktikan Nusa di jajaran birokrasi. Diantaranya mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra Bambang berhasil menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sejak 2016 lalu.
Sejumlah nama kepala daerah pun merupakan didikan pemerintahan Nusa seperti Bupati Muna Barat (Mubar) LM Rajiun Tumada, dulu menjabat Kasatpol PP Sultra; Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan, dulu menjabat Kepala Biro Humas Setda Sultra; dan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Tony Herbiansyah yang merupakan mantan Kepala BKD Sultra.
Kesehatan
Pembangunan sarana kesehatan di Sulawesi Tenggara sudah cukup memadai walaupun belum merata di semua kabupaten/kota. Jumlah fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 terdiri dari: rumah sakit sebanyak 32 unit, rumah bersalin sebanyak 5 unit, puskesmas sebanyak 279 unit, posyandu sebanyak 3.178 unit, klinik/balai kesehatan sebanyak 3 unit dan polindes sebanyak 195 unit.
Salah satu mega proyek di bidang kesehatan adalah pembangunan RSUD Bahteramas yang menghabiskan anggaran sekitar Rp476 miliar, yang bersumber dari APBD Rp30 miliar, APBN Rp20 miliar, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp160 miliar.
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Rp3,8 miliar serta sumbangan pihak ketiga PT Antam Rp16 miliar dan PT Inco Rp7 miliar dan sejumlah bantuan dana CSR perusahaan lain yang beroperasi di Sultra untuk perampungan pembangunannya hingga 100 persen.
RSUD Bahteramas telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tahun 2017 sejumlah perubahan dan penambahan fasilitas dilakukan, baik dari jumlah kamar dan alat kesehatan yang memadai serta penyediaan bantuan biaya pengobatan melalui Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Bahteramas.
RSUD BAHTERAMAS – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam meresmikan tiga gedung baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Kendari, Rabu (1/2/2017). (Erik Ari Prabowo/ZONASULTRA.COM)
Direktur Utama (Dirut) RSUD Bahteramas Yusuf Hamra saat perayaan HUT RSUD Bahteramas ke-47 dan ke-5 tahun relokasi pada 19 Oktober 2017 mengenalkan sejumlah alat dan pelayanan medis terbaru milik rumah sakit.
Yang pertama adalah pelayanan hemodialisis atau cuci darah. Saat ini RSUD Bahteramas memiliki enam mesin hemodialisis yang beroperasi dari pukul 07.00 Wita hingga pukul 24.00 Wita.
RSUD Bahteramas juga sudah menggunakan teknik bedah laparoskopi. Dengan teknik ini, saat membedah pasien dokter tak perlu lagi membuat sayatan besar. Cukup sayatan kecil saja.
RSUD Bahteramas juga sudah didukung tenaga medis urologi yang dibekali dengan alat canggih terbaru. Masyarakat Sultra bahkan sudah bisa melakukan operasi prostat di RSUD Bahteramas. Dan yang terbaru, RSUD Bahteramas kini juga sudah memiliki layanan bedah plastik.
Dan dalam waktu dekat operasi pasang cincin di rumah sakit ini juga sudah bisa dilakukan dengan adanya layanan cath lab atau katerisasi jantung.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo mengatakan, kinerja Nusa melalui visi Bahteramas terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai fokus dan lokus pembangunan daerah patut diapresiasi.
Tetapi kata Yaudu, yang menjadi catatan dari DPRD Sultra adalah pembangunan sarana kesehatan di Sultra yang belum merata. Selain itu, kesejahteraan tenaga honorer di bidang kesehatan patut diperhatikan oleh pemerintah.
“Saya kira ini menjadi tugas pak Saleh Lasata sebelum masa jabatannya berakhir yakni memperhatikan atau mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD Bahteramas, agar masyarakat merasa nyaman berobat di rumah sakit tersebut,” ungkapnya.
Infrastruktur
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra Nasir Andi Baso mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan provinsi, jembatan dan fasilitas lainnya terus digenjot dan sudah dianggarkan pada dokumen APBD 2017 lalu dan 2018 mendatang.
Saleh Lasata mengatakan, APBD 2018 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Dalam RPJMD target Nusa adalah 75 persen jalan sudah teraspal dan dalam kondisi baik. Saat ini diakui Saleh bahwa sudah sekitar 65 persen jalan provinsi sudah teraspal dari kondisi 2008 masa jabatan pertamanya bersama Nur Alam hanya 30 persen. Dana perbaikan jalan dalam APBD 2017 sebesar Rp300 miliar lebih.
Ketua Komisi III DPRD Sultra Sukarman mengungkapkan, dari 1.009 kilometer jalan provinsi, 424 kilometer dalam kondisi rusak. Ia mengharapkan dengan dianggarkannya perbaikan jalan di tahun 2018 dapat mengurangi jumlah kerusakan jalan provinsi, utamanya jalan provinsi Raha-Wamengkoli dan Batauga-Sampolawa.
TERMINAL BUNGKUTOKO – Foto udara pengembangan kawasan komersil Terminal Bungkutoko (sisi kiri) sebelum dilakukan penimbunan tahun ini. Saat ini kawasan tersebut dalam pengerjaan yang realisasinya sudah mencapai 90 persen. (Istimewa)
Sukarman juga memberikan catatan di sektor pertambangan. Menurutnya, Plt Gubernur Saleh Lasata harus memperhatikan masalah pengelolaan pertambangan sebelum masa jabatannya berakhir. Sebab tambang di Sultra begitu banyak, tetapi kurang terkoordinasi dengan bagus. Akhirnya, banyak perusahaan tambang yang tidak membayar pajak kepada daerah.
“Kami berharap janji Nusa yang belum dilunasi, segera dilunasi sebelum masa jabatan berakhir. Kami juga berharap kebijakan yang telah dijalankan oleh Nusa dapat diteruskan oleh gubernur selanjutnya,” kata Sukarman melalui sambungan teleponnya, Jumat (22/12/2017).
Selain jalan, pembangunan pelabuhan juga terus dilakukan diantaranya Pelabuhan Fery Kendari-Wawonii, Torobulu-Tampo, Kamaru-Wanci, Kolaka-Bajoe, Amolengo-Labuan Bajo, Wamengkoli-Baubau serta beberapa peningkatan kapasitas pelabuhan perintis yang ada di Sultra.
Salah satu mega proyek nasional yang masuk ke Sultra adalah Pelabuhan Bungkutoko. Pelabuhan itu dibangun dengan dana APBN sebesar Rp204,217 miliar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.
Pembangunan Pelabuhan Bungkutoko sendiri telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Buton, Kolaka dan Kendari.
Salah satu ikon Sultra yang selalu menjadi kebanggan Nusa yakni Masjid Al-Alam Teluk Kendari yang digadang-gadang sebagai masjid kedua di dunia yang berada di tengah laut. Masjid ini telah menghabiskan anggaran ratusan miliiar dari APBD provinsi Sultra.
MASJID AL-ALAM – Progres pembangunan masjid Al-Alam yang sudah mencapai 85 persen dan sudah memasuki tahap finishing. (Ilham Surahmin/ZONASULTRA.COM)
Berdasarkan data dari Dinas PU Sultra sebelum adanya PP No 18 Tahun 2017 tentang OPD, sejak tahun 2010 hingga 2016 dana yang digelontorkan sudah mencapai Rp165 miliar dari jumlah dana yang dibutuhkan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekitar Rp250 miliar.
Tahun 2017 Pemprov Sultra sudah menganggarkan sekitar Rp99 miliar lebih. Sehingga total keseluruhan Rp264 miliar dan ditahun 2018 ditambah lagi sebesar Rp8 miliar untuk bangunan fisik masjid. Sedangkan fasilitas lain seperti pembangunan lahan parkir dan akses jalan masuk sekitar Rp5 miliar.
Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra Pahri Yamsul menegaskan jika target 2018 masjid Al-Alam rampung sudah dipastikan sebab saat ini tengah masuk tahapf finalisasi.
Proyek Nasional
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra Natsir Andi Baso mengungkapkan ada enam mega proyek yang saat sementara dibangun di Sultra. Pembangunan proyek tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemajuan perekonomian Sultra.
Enam mega proyek yang dimaksud pertama pembangunan Bendungan Ladongi, Kolaka Timur (Koltim) yang dikerjakan mulai tahun 2016 hingga 2020 dengan menelan anggaran sebesar Rp907 milliar.
Kedua, pembangunan gedung Bank Sultra. Gedung ini akan dibangun setinggi 14 lantai dan menelan biaya sekitar Rp140 milliar. Ketiga pembangunan PLTU di Moramo, Konawe Selatan (Konsel).
Keempat Pembangunan Kendari Golden Trade Center yang berada di eks RSUD Provinsi dengan menelan anggaran sekitar Rp500 milliar sebagai agenda pemanfaatan aset provinsi.
Kelima pembangunan Sarana Olahraga Terpadu di Nanga-nanga, Andounohu dengan menelan anggaran sekitar Rp100 milliar yang merupakan kerjasama Pemprov Sultra dengan sejumlah BUMN diantaranya PT Antam.
Dan keenam Pembangunan Kendari Newport, yang merupakan agenda bersama dengan Pemeritah kota (Pemkot) Kendari untuk mengembangkan kawasan Teluk Kendari dan Bungku Toko yang akan menjadi sebuah akses baru untuk menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru di Sultra dengan menelan anggaran sekitar Rp800 milliar.
Kendari Newport – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam saat menandatangani MoU antara Pemerintah Provinsi Sultra dengan Pemerintah Kota Kendari, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari dan PT. Pelindo IV Kendari, Selasa (20/9/2016) (ILHAM SURAHMIN/ZONASULTRA.COM)
Dari keenam mega proyek itu, ada salah satu proyek nasional yang menjadi perhatian khsusus Nusa yakni Jembatan Bahteramas yang menghubungkan Kota Lama dan Bungkutoko. Tak mudah untuk mendapatkan persetejuan di pusat agar proyek ini masuk di Sultra. Pemerintahan Nusa bahkan dikecam oleh masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Taufik Widjoyono yang meresmikan peletakan batu pertama jembatan Bahteramas, Jumat (19/8/2016) menjelaskan jika pembangunan jembatan itu bertujuan mendukung jaringan jalan nasional dengan menghubungkan jalan lingkar Kendari pada ruas jalan kota lama dengan Kecamatan Poasia. Juga akan meningkatkan intensitas pembangunan sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.
Jembatan Teluk Kendari dikerjakan secara bertahap selama tiga tahun hingga tahun 2018. Pembangunan jembatan dengan total anggaran mencapai Rp729 miliar bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) rampung dikerjakan.
JEMBATAN BAHTERAMAS – Gambar desain rencana pembangunan Jembatan Bahteramas Teluk Kendari yang dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. Nindya Karya (NK) selama 3 tahun dari 2015-2018. Pemerintah pusat melontarkan APBN murni sekitar 729 milliar rupiah. (ILHAM SURAHMIN/ZONASULTRA.COM)
“Konstruksi jembatan Teluk Kendari ini menggunakan cable stayed yang serupa dengan jembatan Barelang di Batam, Jembatan Suramadu di Jawa Timur dan jembatan Merah Putih di Ambon,” ujar Taufik Widjoyono.
Secara umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra sebagai mitra pemerintah provinsi mengapresiasi kinerja pasangan Nusa.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan, tidak dapat dipungkiri kepemimpinan Nusa dari periode pertama hingga pada periode sekarang, telah banyak melahirkan kreasi dalam membangun Sultra. Indikator-indikator ekonomi makro Sultra terus membaik selama kurun waktu 10 tahun. Pendapatan asli daerah juga secara umum terus menanjak ke arah yang lebih baik dari biasanya.
Program dan kebijakan yang dilahirkan juga semakin dirasakan masyarakat. Perbaikan infrastruktur yang mampu memberikan daya dukungan daerah, juga semakin tampak dan dirasakan manfaatnya. (A)
Penulis : Ilham Surahmin dan Ramadhan Hafid
Editor : Jumriati
