PENGAMANAN PILKADA – Kapolres Konawe AKBP Muh Nur Akbar memasangkan pita kepada personil yang terlibat dalam pengamanan pilkada konawe dalam acara gelar pasukan mantap praja anoa 2018, Jumat (5/1/2018). (Dedy Finafiskar/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, UNAAHA – 2018 merupakan tahun politik di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), karena pada pertengahan 2018 daerah tersebut akan melaksanakan Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub). Memasuki tahun politik ini, Polres Konawe mulai melakukan persiapan untuk pengamanan menjelang hingga selesainya pilkada, salah satunya menggelar apel gelar pasukan mantap praja anoa 2018, Jumat (5/1/2018).
“fokus kita, adalah melakukan pengamanan menjelang pilkada serentak di wilayah hukum Polres Konawe,” kata Kapolres Konawe AKBP Muh Nur Akbar kepada pada awak media, Jumat (5/1/2018).
Dijelaskannya, pada pengamanan nanti, pihaknya bekerja sama dengan para stakeholder guna menyukseskan jalannya Pilkada di Konawe “Karena tanpa kerja sama, hasil yang maksimal tidak mungkin tercapai,” sebutnya.
Nur Akbar mengatakan, salah satu strategi pengamanan yakni dengan menempatkan satu personel di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang jumlahnya mencapai 454 TPS, temasuk pada Kecamatan yang terisolir, seperti Latoma dan Routa. Karena daerah tersebut, tidak didukung baik fasilitas infrastruktur dan komunikasinya.
“Semua daerah kecamatan kita perlakukan sama. Tidak ada perlakuan khusus. Semua dengan pengawalan yang maksimal,” tuturnya.
Dikatakan, terkait dengan pasukan pengamanan, pihaknya telah menurunkan 558 personel khusus anggota Polres Konawe. Kemudian dibantu dengan 1 pleton anggota Brimob dan 1 pleton Shabara dari Mapolda Sultra, serta dari TNI, Linmas, dan pihak terkait.
“Jadi total pasukan berjumlah 700 orang personel,” terangnya usai upacara gelar pasukan mantap praja anoa 2018
Menurutnya, gelar pasukan ini sekaligus memperlihatkan tata cara penanganan keamanan jika nantinya terjadi kekacauan mulai dari tingkat PPS hingga KPU yang nantinya akan dilaksanakan melalui pelaksanaan simulasi.
“Saya imbau kepada KPU supaya bisa melaksanakan penyelenggaraan pilkada dengan netral. Termasuk juga kepada anggota kepilisian harus netral. Jika ada yang terlibat atau melibatkan diri. Maka konsekuensinya jelas dalam kode etik kepolisian. Dan risiko terberat adalah pemberhentian,” tutupnya. (B)
Reporter : Dedy Finafiskar
Editor : Tahir Ose
